Fakta jurnalistik
Menurut Atmajaya, hakim mencampuradukkan fakta hukum dengan fakta jurnalistik. Padahal, fakta hukum dan fakta jurnalistik jelas berbeda. Fakta hukum adalah dua alat bukti dan saksi. Sementara, secarik kertas yang sudah dikonfirmasi atau keterangan narasumber yang dinilai kredibel, sudah merupakan fakta jurnalistik.
Dokumen Hasil Internal Audit Bank BNI, menurut Atmajaya telah dikonfirmasikan kebenarannya kepada berbagai pihak, termasuk Direktur Kepatuhan BNI Mohammad Arsyad dan juga dokumen itu tidak pernah dibantah atau disangkal oleh kuasa hukum BNI.
Kemudian, sesuai prinsip cover both sides, Majalah Trust telah memuat hasil wawancara dengan dengan beberapa nama yang terkait dengan dokumen Hasil Internal Audit, termasuk John Hamenda, yang isinya membantah keterlibatan mereka.
Hasil Internal Audit itu sendiri diperoleh dari sumber yang tidak mau disebut namanya. Sesuai UU Pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia, jurnalis mempunyai hak untuk tidak menyebutkan sumbernya.
Atmajaya yakin, rincian Hasil Internal Audit Bank BNI faktual, buktinya, setelah diberitakan majalah Trust maka pembobol Bank BNI sejumlah Rp1,7 triliun langsung ditangkap dan ditahan oleh Mabes Polri, termasuk John Hamenda.
Yang juga dipertanyakan kuasa hukum Trust adalah pertimbangan hukum majelis yang menyatakan bahwa dalam hasil internal audit tersebut tidak ada nama John Hamenda. Sesuai Pasal 4 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
Karena itu, walau nama John Hamenda tidak ada dalam dokumen internal audit dan yang disebut hanya PT Gramarindo Group dan PT Petindo Perkasa, wartawan majalah Trust menggunakan haknya yang diatur dalam Pasal 4 tersebut dan menemukan dalam akta pendirian PT Petindo Perkasa bahwa John Hamenda adalah direkturnya dan pemegang 99 persen saham di perusahaan itu.