Wakil Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan perpanjangan batas akhir tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran karena sebenarnya di dalam UU tidak ada mekanisme seperti itu. Sikap kompromistis dari KPU terhadap peserta pemilu yang melanggar, saya kira ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum terkait isu pelanggaran dana kampanye, katanya.
KPU tidak perlu memperpanjang karena waktu yang ada sudah sangat mepet sekali, dan disini sebenarnya adalah hal substansinya yang harus didorong adalah bagaimana publik segera tahu dan bisa menjadikan laporan awal dana kampanye sebagai basis penilaian terhadap kinerja parpol didalam pelaporan dana kampanye, Fahmy menambahkan.
Sikap ketegasan dan keberanian dari KPU untuk menindak parpol yang lalai melaksanakan kewajibannya diharapkan oleh ICW segera dilakukan oleh KPU demi terwujudnya pemilu yang baik.