Di luar itu, Presiden juga berpesan kepada seluruh pejabat pemerintah seperti menteri, gubernur, bupati dan walikota untuk menjaga integritasnya masing-masing dari tindak pidana korupsi. Ia berpesan kepada para pejabat untuk tidak sungkan meminta penyuluhan dan edukasi kepada aparat penegak hukum agar jauh dari tindakan korupsi. "Kalau ada pejabat pemerintah yang benar-benar terlibat korupsi saya tidak bisa menolong dan tidak boleh menolong," tandasnya.
Reward
Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengatakan, para Whistleblower yang membongkar bermacam pelanggaran hukum tak luput dari ancaman dan intimidasi. Bahkan tak sedikit laporan whistleblower yang tidak ditindaklanjuti aparat penegak hukum. "Maka itu dengan adanya sistem ini diharapkan seluruh persoalan-persoalan yang menyangkut whistleblower dapat berkurang," harapnya.
Karena keberadaan whistleblower sangat penting dalam mengungkap kejahatan, ia menyarankan agar si whistleblower tersebut mendapatkan reward atau penghargaan dalam mengungkap kejahatan. Dengan demikian diharapkan semakin banyaknya whistleblower yang timbul untuk mengungkap kejahatan.
"Seorang whistleblower yang merupakan collaborator of justice harus dilindungi dalam hukum nasional dengan cara memberikan reward berupa keringanan hukuman, bahkan bila syarat-syaratnya terpenuhi Whistleblower juga dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana," tutupnya.