“Kami akan mengkampanyekan tema “Pilkada Rekam Jejak” yaitu mensosialisasikan keberhasila-keberhasilan yang telah dicapai pada waktu lalu dengan cara yang bersih dan jujur,” katanya di acara yang sama.
Dia menambahkan, hal itu akan disertai dengan bukti-bukti dan testimoniyang meyakinkan masyarakat, baik berupa saksi hisup maupun berupa foto, sertifikat, video ataupun dokumen autentik.
Dewi sengaja mengambil sektor Pilkada karena sudah cukup prihatin melihat kondisi di Indonesia yang marak dengan suap. Bahkan menurutnya, sudah menjadi rahasia umum pemenang pilkada harus menggelontorkan sedemikian banyak uang demi mendapatkan jabatan.
Hal ini, menurut Dewi, menjadi polemik yang yang cukup mengemuka ditunjang dengan data,bahkan terbukti dengan banyaknya jumlah pejabat yang berurusan dengan KPK setelah yang bersangkutan memenangkan Pilkada.
Ketua Umum KUPAS Ai Mulyadi Mamoer mengatakan,pihaknya akan terus berupaya untuk melakukan Gerakan Nasional Indonesia Berintegritas (GNIB) bila Presiden SBY beserta DPR tidak menanggapi surat yang telah dikirimkan oleh Kupas. Adapunyang tergabung di dalam GNIB berasal dari pihak swasta maupun pemerintah meliputi Kadin, Indonesia Berintegritas, KNKG, KUPAS serta beberapa kelompok yang mendukung GNIB ini.
“Kita sudah tiga kali mengirimkan surat ke Presiden SBY dan DPR tetapi belum ada jawaban. Besok kita akan kirimkan surat lagi kepada Presiden dan DPR,” pungkasnya.