"Ini satu tanda berapa luas illegal logging dari korupsi dan miss management.Yang masuk kas negara 2011 hanya 300 juta dolar AS dari kayu, yang hilang 2 miliar dolar AS. Masalahnya tetap besar dan perlu langkah baru untuk mengatasi permasalahannya.
Temuan kedua, lanjutnya, ketegangan sosial sengketa tanah yang cenderung pada kekerasan di hutan yang merasa tidak dipenuhi.
"Dari konflik ini terjadi kekerasan. Kami menganggap akan meningkat dengan strategi pertumbuhan hijau karena perluasan sawit dan kertas. Menjelang pemilu tahun depan, mereka mencari uang dari sumber daya alam juga akan timbulkan konflik," jelasnya.
Selanjutnya, ia menyatakan meskipun hak masyarakat atas tanah adat diakui hukum Indonesia atas putusan Mahkamah Konstitusi pada Mei lalu, tetapi aturan tersebut diabaikan ketika pemerintah memberikan hak konsesi pada perusahaan penebangan hutan, pertambangan, dan perkebunan.
Untuk itu, tegas Joe, ICW dan HRW merekomendasikan perbaikan sistem verifikasi legalitas kayu sebelum sertifikat dikeluarkan serta dukungan penuh KPK dalam memperbaiki pemetaan.
Dengan menjadikan sektor kehutanan sebagai prioritas, KPK tidak saja dapat berperan dalam memberantas korupsi namun mencegah kerusakan hutan yang lebih luas di Indonesa.