Sehubungan dengan bencana alam yang kerap terjadi di beberapa wilayah saat ini, Roni menilai pemerintah perlu memperjelas aturan penetapan kondisi force majeure atau kahar pada sektor perpajakan. Roni mengimbau pemerintah perlu memperjelas mengenai status bantuan tunai yang diterima korban tersebut apakah termasuk dalam objek pajak atau bukan.
Sebab, dia mengkhawatirkan terjadi perbedaan pendapat antara DJP dengan lembaga audit seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai status bantuan tersebut. “Jangan sampai nanti anggota DJP-nya yang kena BPK karena bantuan tunai itu dianggap sebagai objek pajak,” pungkas Roni.