Lantaran kebutuhan anggota yang tinggi, KPPDK pun membuka layanan dari dana sendiri dengan plafon hingga Rp100 juta dan jangka waktunya 8 tahun. Manager KPPDK Bunyamin menjelaskan, selama September-Desember 2012 dari dana koperasi sudah mencapai Rp11 miliar yang dipinjamkan kepada 152 pegawai Kemenkumham.
Selain unit simpan pinjam, KPPDK juga memiliki SPBU di daerah Cikokol Tangerang yang omzetnya mencapai Rp6 miliar lebih per bulan. Sebetulnya, SPBU ini sudah berdiri sejak tahun 1999. Hanya saja hingga tahun 2010, BBM yang terjual tak lebih dari tiga puluh ton per bulan. Baru setelah kepengurusan, Erwin mengusung program pengembangan unit usaha. BBM yang terjual bisa menembus angka 48 ton.
“Omzetnya setahun minimal Rp64 miliar,” tutur Erwin.
Ada pula unit usaha waralaba minimarket dan restoran, serta pengembangan properti di atas tanah seluas 10.000 meter di Depok, Jawa Barat. KPPDK masih memiliki unit usaha lain berupa waralaba travel. Unit ini senantiasa disosialisasikan untuk menjadi pilihan perjalanan dinas maupun pribadi pegawai Kemenkumham.
Sosialisasi tersebut terkait dengan visi yang diusung koperasi yang berdiri pada tanggal 16 Mei 1969 dengan Akta Pendirian No. 1683.a/12-67 ini. Erwin menuturkan KPPDK ingin mencapai visi untuk mensejahterahkan anggota yang tak lain pegawai Kemenkumham.
Dengan omzet yang telah begitu besar pencapaiannya, Erwin justru mengharap sapaan dari pihak Kementerian Koperasi dan UKM (kemenkop). Menurutnya, perangkat perlindungan hukum koperasi yang ada sudah cukup. Persoalannya, KPPDK merasa besar sendiri tanpa sapaan Kemenkop.
“Kalau saya melihat seluruh perangkat soal koperasi sepertinya sangat cukup. Hanya persoalannya, memang tindakan nyata yang tidak kita rasakan. Seperti misalnya, sosialisasi langkah nyata dari kementerian koperasi seperti apa. Kita harapkan misalnya disapa. Tak perlu dikunjungi, kalau perlu ditelepon, diberikan informasi. Kita merasa, besar ya besar sendiri saja,” pungkas Erwin.