Keenam, militer kerap terlibat dalam konflik agraria. Fatia mencatat keterlibatan itu seperti pengerahan kekuatan dan pendudukan lahan. Militer tak hentinya terlibat dalam ragam konflik agraria. Setiap tahunnya KontraS mencatat upaya keterlibatan TNI dalam konflik agraria masih terus berlanjut dalam wujud pengerahan kekuatan dan okupasi lahan. Hal itu menunjukkan identiknya institusi TNI dengan kekerasan dan pelanggaran HAM dalam menghadapi sengketa tanah dengan masyarakat.
Ketujuh, berlanjutnya pendekatan militeristik di Papua. Setelah dilantik, Panglima TNI baru harus mencari cara memutus konflik berkepanjangan di Papua. Selama ini, rantai kekerasan terus berlanjut di Papua sebagai akibat dari pendekatan militeristik. Penurunan aparat terus dilakukan oleh negara tanpa didahului keputusan politik negara sebagaimana diatur dalam UU TNI. Sehingga dapat diindikasikan operasi yang dilangsungkan selama ini tidak berbasis hukum (ilegal).
Delapan, praktik bisnis militer. Fatia mencatat keterlibatan prajurit militer dalam mendapatkan sumber-sumber pendanaan lain selain dari APBN terus berlanjut di era kepemimpinan Jenderal Andika Perkasa. Sebagai contoh, TNI kembali melanjutkan pola pembuatan perjanjian dengan perusahaan terkait dengan pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas). Terbaru, TNI menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama dengan PT Freeport Indonesia dan PT Pertamina.
Aktivitas itu menurut Fatia tidak memiliki dasar hukum yang jelas sebab UU TNI hanya mengatur pengerahan aparat setelah adanya keputusan politik negara. TNI seharusnya dapat profesional dengan tunduk pada mekanisme ketatanegaraan yang berlaku, bukan menjalin hubungan keperdataan langsung dengan perusahaan dengan bentuk perjanjian atau MoU.
Fatia berharap pemilihan Panglima TNI baru harus menjawab permasalahan struktural dan kultural dalam institusi TNI. Panglima TNI selanjutnya tak boleh hanya bentuk pergantian jabatan yang sifatnya formalitas dan sebagai fasilitasi kepentingan politik belaka.
“Agenda pembenahan dan pemajuan institusi TNI harus dilakukan secara konkret guna mewujudkan TNI yang profesional, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya perwujudan agenda reformasi sektor keamanan,” katanya.