“Kita prihatin dengan pemerintahan Jokowi akan menanikan harga BBM yang belum jelas kalkulasinya. Tetapi sudah diekspos ke publik, sehingga respon market harga barang sudha naik, sehingga menyulitkan rakyat. Harga BBM belum naik, tapi harga barang sudah naik, ini faktor psikologis,” ujarnya.
Ia mengatakan penentuan harga BBM bersubsidi berpatokan pada harga pasar minyak di Singapura. Ia berpandangan jikalau Jokowi hendak menaikan harga BBM cukup dikisaran Rp7800. Terpenting, sebelum mengambil kebijakan tersebut, pemerintah diminta melakukan kajian sekaligus dampak kenaikan harga BBM.
“Pemerintah hitung dulu harga penjualan, kalau harga Rp7800 per liter itu sudah termasuk pajak, jadi rakyat BBM itu sudah bayar pajak saat membeli BBM,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu pun meminta agar pemerintahan Jokowi memberikan penjelasan gamblang perihal kenaikan harga BBM. Setidaknya, masyarakat dapat mengetahui alasan dan hitungan angka kenaikan harga BBM yang akan berdampak luas dalam kehidupan ekonomi masyarakat.
“Saya minta Jokowi tegas dan kasih tahu alasan menaikan harga BBM. Jangan dijadikan wacana-wacana akhirnya harga barang naik sebelum BBM naik,” katanya.
Pengamat Ekonomi Politik Universitas Indonesia (UI), Agustian B Prasetya, berpandangan soal menaikan harga BBM menjadi keputusan pemerintah. Ia berharap pemerintahan Jokowi sensitif terhadap berbagai masukan dari masyarakat.
Ia menyarankan agar pemerintahan Jokowi mampu bekerjasama dengan DPR sebelum mengambil kebijakan menaikan harga BBM. Termasuk menjelaskan kompensasi yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat.
Agustian sependapat dengan Ramson perihal Jokowi mesti memberikan alasan menaikan harga BBM. Selain itu, Jokowi mesti menjelaskan terobosan dalam memberikan kompensasi kepada masyarakat. Termasuk distribusi kompensasi agar tepat sasaran. Ia menilai, kompensasi rawan penyelewenangan dan tidak sampai ke masyarakat. Meskipun dengan tiga kartu sakti, masyarakat diminta mengawal ketat.
“Kalau benar-benar itu subsidi, bagaimana pelaksanaanya, apakah sah kebijakan itu bisa dijalankan dan Jokowi harus menjelaskan itu. Kemudian Jokowi mesti membangun infrastruktur tidak sekedar menaikan harga BBM saja,” pungkasnya.