Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ghazali Abbas Adan mengatakan, kompensasi yang diberikan pemerintah akibat dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mesti mengena dan tepat sasaran. Soalnya, dampak kenaikan harga BBM sistemik dengan gejolak harga kebutuhan masyarakat.
“Perlu bantuan pemerintah dan masyarakat bisa merasakan langsung dampak subsidi tersebut,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Gedung DPD, Jumat (7/11).
Ghazali berpendapat wacana kenaikan harga BBM yang didengungkan pemerintah memang berdampak cukup signifikan. Pasalnya, harga kebutuhan pokok sudah merangkak naik. Padahal, pemerintah belum menaikan harga BBM. Ia meminta masyarakat mengawal agar kebijakan tiga ‘kartu sakti’ yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), berjalan lancar.
“Masyarakat harus mengontrrol secara transparan yang menjadi sasaran subsidi kalau BBM jadi dinaikan,” ujarnya.
Senator asal Aceh itu mengatakan akan mendukung kebijakan kenaikan harga BBM sepanjang demi kepentingan masyarakat. Ia pun mempersilakan bagi pihak yang tak sependapat dengan kebijakan pemerintah dengan melakukan unjuk rasa. Setidaknya masyarakat mengontrol kebijakan pemerintah.
“Kalaupun BBM naik dan subsidi harus jelas, jangan sampai ada calo-calo, maka kontrol kita sangat penting dan masyarakat bisa merasakan,” katanya.
Anggota Komisi VII DPR, Ramson Siagian tak sependapat dengan kenaikan harga BBM. Ia mengaku prihatin dengan kemungkinan pemerintah bakal menaikan harga BBM. Padahal dalam berbagai kampanye pemilihan presiden (Pilpres) beberapa waktu lalu, Jokowi-JK tak akan menaikkan harga BBM di tahun 2014.
“Kita prihatin dengan pemerintahan Jokowi akan menanikan harga BBM yang belum jelas kalkulasinya. Tetapi sudah diekspos ke publik, sehingga respon market harga barang sudha naik, sehingga menyulitkan rakyat. Harga BBM belum naik, tapi harga barang sudah naik, ini faktor psikologis,” ujarnya.
Ia mengatakan penentuan harga BBM bersubsidi berpatokan pada harga pasar minyak di Singapura. Ia berpandangan jikalau Jokowi hendak menaikan harga BBM cukup dikisaran Rp7800. Terpenting, sebelum mengambil kebijakan tersebut, pemerintah diminta melakukan kajian sekaligus dampak kenaikan harga BBM.
“Pemerintah hitung dulu harga penjualan, kalau harga Rp7800 per liter itu sudah termasuk pajak, jadi rakyat BBM itu sudah bayar pajak saat membeli BBM,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu pun meminta agar pemerintahan Jokowi memberikan penjelasan gamblang perihal kenaikan harga BBM. Setidaknya, masyarakat dapat mengetahui alasan dan hitungan angka kenaikan harga BBM yang akan berdampak luas dalam kehidupan ekonomi masyarakat.
“Saya minta Jokowi tegas dan kasih tahu alasan menaikan harga BBM. Jangan dijadikan wacana-wacana akhirnya harga barang naik sebelum BBM naik,” katanya.
Pengamat Ekonomi Politik Universitas Indonesia (UI), Agustian B Prasetya, berpandangan soal menaikan harga BBM menjadi keputusan pemerintah. Ia berharap pemerintahan Jokowi sensitif terhadap berbagai masukan dari masyarakat.
Ia menyarankan agar pemerintahan Jokowi mampu bekerjasama dengan DPR sebelum mengambil kebijakan menaikan harga BBM. Termasuk menjelaskan kompensasi yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat.
Agustian sependapat dengan Ramson perihal Jokowi mesti memberikan alasan menaikan harga BBM. Selain itu, Jokowi mesti menjelaskan terobosan dalam memberikan kompensasi kepada masyarakat. Termasuk distribusi kompensasi agar tepat sasaran. Ia menilai, kompensasi rawan penyelewenangan dan tidak sampai ke masyarakat. Meskipun dengan tiga kartu sakti, masyarakat diminta mengawal ketat.
“Kalau benar-benar itu subsidi, bagaimana pelaksanaanya, apakah sah kebijakan itu bisa dijalankan dan Jokowi harus menjelaskan itu. Kemudian Jokowi mesti membangun infrastruktur tidak sekedar menaikan harga BBM saja,” pungkasnya.