Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ghazali Abbas Adan mengatakan, kompensasi yang diberikan pemerintah akibat dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mesti mengena dan tepat sasaran. Soalnya, dampak kenaikan harga BBM sistemik dengan gejolak harga kebutuhan masyarakat.
“Perlu bantuan pemerintah dan masyarakat bisa merasakan langsung dampak subsidi tersebut,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Gedung DPD, Jumat (7/11).
Ghazali berpendapat wacana kenaikan harga BBM yang didengungkan pemerintah memang berdampak cukup signifikan. Pasalnya, harga kebutuhan pokok sudah merangkak naik. Padahal, pemerintah belum menaikan harga BBM. Ia meminta masyarakat mengawal agar kebijakan tiga ‘kartu sakti’ yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), berjalan lancar.
“Masyarakat harus mengontrrol secara transparan yang menjadi sasaran subsidi kalau BBM jadi dinaikan,” ujarnya.
Senator asal Aceh itu mengatakan akan mendukung kebijakan kenaikan harga BBM sepanjang demi kepentingan masyarakat. Ia pun mempersilakan bagi pihak yang tak sependapat dengan kebijakan pemerintah dengan melakukan unjuk rasa. Setidaknya masyarakat mengontrol kebijakan pemerintah.
“Kalaupun BBM naik dan subsidi harus jelas, jangan sampai ada calo-calo, maka kontrol kita sangat penting dan masyarakat bisa merasakan,” katanya.
Anggota Komisi VII DPR, Ramson Siagian tak sependapat dengan kenaikan harga BBM. Ia mengaku prihatin dengan kemungkinan pemerintah bakal menaikan harga BBM. Padahal dalam berbagai kampanye pemilihan presiden (Pilpres) beberapa waktu lalu, Jokowi-JK tak akan menaikkan harga BBM di tahun 2014.