SNP tentang Bisnis dan HAM ini masih dalam proses penyusunan dan masuk tahap konsultasi publik yang rencananya digelar 24 Oktober–15 Nopember 2023. Konsultasi publik dilaksanakan secara daring dan luring di beberapa kota yang dinilai banyak terkait dengan dampak operasional korporasi/perusahaan. Melalui konsultasi publik itu diharapkan semua pemangku kepentingan (pemerintah, korporasi dan masyarakat) dapat memberikan masukan seluas-luasnya terkait atas draf SNP tersebut.
Tak ketinggalan Saurlin menjelaskan laporan Komnas HAM tahun 2021 dan 2022 menunjukkan korporasi menduduki peringkat kedua sebagai institusi yang banyak diadukan ke Komnas HAM. Isu-isu terkait dengan sengketa lahan, sengketa ketenagakerjaan dan kepegawaian, dan kehidupan yang layak menjadi isu sentral yang diadukan masyarakat. Situasi tersebut menunjukkan keberadaan perusahaan-perusahaan yang berdampak terhadap HAM dan upaya-upaya yang dilakukan perusahaan untuk melakukan mitigasi terhadap potensi dan dampak yang terjadi terbilang minim.
Menurut Saurlin diperlukan instrumen dan/atau pedoman pelaksanaan yang mampu mendorong peningkatan kesadaran dan pengetahuan perusahaan-perusahaan mengenai tanggung jawabnya untuk memajukan dan menghormati hak asasi manusia dalam seluruh rantai operasional bisnisnya.
Persoalan lainnya yakni kesenjangan tata kelola (governance gap) yang kian meningkat akibat kekuatan korporasi multinasional yang kian besar dan terus berkembang, didukung oleh ribuan perjanjian investasi. Kedudukan korporasi semakin menguat ketika mendapatkan dukungan elit yang berkuasa di negara penerima investasi dengan tata kelola dan tatanan hukum (rule of law) yang lemah dan sering kali koruptif.
3 pilar panduan bisnis dan HAM
Dalam lampiran Perpres 60/2023 memuat 3 pilar utama Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM. Pilar pertama yakni kewajiban negara melindungi HAM yang dijabarkan dalam 2 poin. Pertama, negara harus melindungi dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak ketiga termasuk Pelaku Usaha, di dalam wilayah dan/atau yurisdiksinya.
“Untuk itu, negara harus mengambil langkah yang tepat untuk mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memulihkan pelanggaran HAM tersebut melalui kebijakan, Iegislasi, peraturan, dan jaminan atas sistem akses terhadap keadilan baik yudisial maupun non-yudisial yang efektif,” begitu bunyi sebagian lampiran Perpres yang diundangkan 26 September 2023 itu.
Kedua, negara menyampaikan secara jelas ekspektasinya bahwa seluruh Pelaku Usaha yang berkedudukan di dalam wilayah/yurisdiksinya menghormati HAM di setiap tahapan kegiatan usaha mereka. Pilar kedua yang menitikberatkan pada tanggung jawab Pelaku Usaha dalam menghormati HAM. Pelaku usaha harus menghormati HAM, mencegah, berkontribusi serta meminimalisir, dan mengatasi terjadinya pelanggaran HAM dari kegiatan usaha oleh para Pelaku Usaha dan mitra kerjanya.
Dalam pilar kedua itu, Pelaku Usaha dimandatkan untuk memiliki kebijakan dan proses yang cukup terkait HAM. Termasuk memiliki kebijakan untuk menghormati HAM. Melakukan proses uji tuntas HAM (due diligence) untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan mempertanggungjawabkan risiko pelanggaran HAM dari kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha dan/atau mitranya. Sekaligus mengupayakan proses pemulihan atas setiap dugaan pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh kegiatan usaha dari Pelaku Usaha dan/atau mitranya.
Pilar ketiga Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM sebagaimana dikutip Perpres menitikberatkan pada hak korban pelanggaran HAM untuk mendapatkan akses atas pemulihan yang efektif, sah, dapat diakses, berkepastian, adil, transparan, dan berakuntabilitas baik melalui mekanisme yudisial maupun non yudisial. Pilar ketiga ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kewajiban negara untuk melindungi HAM dan pertanggungjawaban Pelaku Usaha untuk menghormati HAM.