Kurangnya fasilitas untuk para penyandang cacat juga diakui oleh Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini. Ia menilai pihak KPU lemah dalam urusan sosialisasi pemilu bagi masyarakat penyandang cacat. Akibatnya, hak suara penyandang cacat tak terlindungi. Untuk masalah ini kami sudah mendorong pihak KPU untuk memperhatikan kepentingan mereka, ungkapnya. Namun kenyataannya sampai saat ini sosialisasi dari KPU untuk para penyandang cacat tersebut masih datar-datar saja.
Selain pengawasan penggunaan hak suara, Komnas HAM juga akan melakukan pengawasan jika terjadi intimidasi terhadap seseorang untuk memilih caleg/partai tertentu juga akan menjadi prioritas dari pengawasan. Selain Intimidasi, pelanggaran terhadap hak anak terutama dalam hal penggunaan anak dalam iklan kampanye di media elektronik juga akan menjadi sorotan Komnas HAM.