Dugaan korupsi proyek pengadaan gas air mata di kepolisian mencuat pasca-peristiwa demonstrasi menolak RUU Pilkada akhir Agustus lalu. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police) melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dugaan tersebut.
Mewakili koalisi, Agus Sunaryanto menuturkan setidaknya ada 2 proyek pengadaan gas air mata yang menjadi objek laporan. Pertama, proyek pengadaan Pepper Projectile Launcher Polda Metro Jaya Berikut Pengiriman Anggaran Pendapatan Belanja Negara APBN Tahun Anggaran(APBN TA) 2022 dengan nilai proyek sebesar Rp49.860.450.000. Kedua, Pepper Projectile Launcher Polda Metro Jaya Program APBN SLOG Polri TA. 2023 dengan nilai proyek sebesar Rp 49.920.000.000.
“Berdasarkan hasil analisis yang koalisi lakukan atas dua paket proyek tersebut, terdapat sejumlah temuan yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi yang patut ditindaklanjuti oleh KPK,” ujarnya di Gedung KPK, Senin (2/8/2024).
Agus yang juga Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) itu memaparkan hasil temuan koalisi. Pertama, dugaan adanya persengkongkolan tender dengan mengarahkan pada merek tertentu. Patut diduga kuat, pihak yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam dua proyek pengadaan tersebut, menyusun spesifikasi teknis yang mengarahkan pada produk yang spesifik hanya dapat disuplai oleh satu perusahaan peserta tender saja, yakni PT. TMDC.
“Adapun produk Pepper Projectile Launcher yang dimaksud adalah Byrna. Dalam pemantauan koalisi, tidak ada perusahaan lain yang mendistribusikan senjata model tersebut di Indonesia, selain PT TMDC,” katanya.
Baca juga:
- Menanti Akhir Cerita Berburu Harun Masiku
- Terbukti Semua Dakwaan, Rafael Alun Trisambodo Divonis 14 Tahun Bui
Kedua, dugaan pemilik perusahaan pemenang tender merupakan anggota Kepolisian atau setidak-tidaknya memiliki relasi dengan anggota Kepolisian. Dalam dokumen akta perusahaan diketahui bahwa PT TMDC dimiliki oleh pria berinisial SL selaku Direktur. Berbekal dokumen tersebut, koalisi menemukan alamat SL.