Dalam daftar QS WUR 2023 itu, hanya lima fakultas hukum di Indonesia yang tercatat sebagai kampus dengan reputasi terbaik di tingkat dunia. Kelima fakultas hukum tersebut adalah Universitas Indonesia (FHUI), Universitas Airlangga (FH Unair), Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Universitas Brawijaya (FH UB), dan Universitas Padjadjaran (FH Unpad).
Ia menerangkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi elemen kunci keberhasilan FH Unair. Misalnya, peningkatan reputasi dosen tercapai melalui berbagai upaya. Termasuk kerja sama, riset gabungan (join research), dan perekrutan dosen dari luar negeri yang turut memberikan wawasan baru terkait manajemen pendidikan tinggi ilmu hukum.
FH Unair juga berkomitmen mengembangkan reputasi pegawai (employee reputation) yang terbukti melalui prestasi lulusannya bisa menduduki posisi-posisi strategis di tanah air. Seperti Prof Hatta Ali, alumni FH Unair angkatan 1977 yang pernah menjadi menjadi Ketua Mahkamah Agung. Ada Singgih dan M.A Rachman yang alumni FH Unair itu pernah menjabat Jaksa Agung di periode berbeda.
“Alumni-alumni FH Unair sudah berprestasi di luar dan dalam negeri yang menunjukan kepercayaan dunia usaha dan publik melalui penerapan quality control dan manajemen yang baik,” tuturnya.
Prestasi FH Unair juga tidak terlepas dari ragamnya peminatan studi yang tersedia. Fakultas ini menawarkan 5 program peminatan studi yakni Hukum Bisnis, Peradilan, Hukum Pemerintahan, Hukum Internasional, dan Syariah. “Kurikulum untuk setiap peminatan tersebut disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.”
Untuk diketahui, FH Unair, salah satu dari sejumlah kampus hukum negeri yang paling awal berdiri di masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Sejarah FH Unair berawal pada Oktober 1951 saat lembaga pendidikan bernama Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Surabaya didirikan. Empat orang Meester in de Rechten dari kalangan hakim, advokat, dan birokrat di Surabaya tercatat sebagai pendiri kampus hukum itu.
Catatan resmi FH Unair menyebut nama mereka bernama Prof. Mr. Dr. K.R.M.T. Soeripto (Hakim Pengadilan Negeri Surabaya), Prof. Mr. RI Gondowardojo (Pegawai Tinggi Kantor Gubernur Jawa Timur), Prof. Mr. R.Boedisoesetya (Pegawai Tinggi Kantor Gubernur Jawa Timur), dan Mr. Kho Siok Hie (advokat di Surabaya).
Selanjutnya, atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Nomor 23121/Kab tentang Pembukaan Cabang Bagian Hukum di Surabaya dari Fakultit Hukum, Sosial dan Politik Universitit Negeri Gadjah Mada, sejak 15 Juli 1952 Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Surabaya beralih status menjadi cabang dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Saat Universitas Airlangga diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 10 November 1954, ada tiga fakultas pertama yang ditetapkan sebagai bagian dari Universitas Airlangga. Masing-masing adalah Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Fakultas Hukum. Sejak saat itu, FH Unair resmi berdiri dan bukan lagi cabang. Dekan pertama FH Unair adalah Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo yang sekaligus menjabat sebagai Presiden Universitas Airlangga pertama. Sosok ini dikenal pula sebagai Sekretaris Negara pertama dalam Kabinet Presiden Soekarno.