Ibarat operasi zebra
Firli juga menjawab sejumlah pertanyaan yang muncul di publik saat ini tentang minimnya OTT yang dilakukan KPK. Menurutnya, menangkap koruptor tak akan menghentikan orang untuk tidak melakukan korupsi, justru sebaliknya cara-cara seperti itu tidak bisa memberantas kasus tindak pidana korupsi yang kerap terjadi beberapa waktu belakangan ini.
Ia pun mengibaratkan OTT yang dilakukan layaknya operasi zebra yang dilakukan Ditlantas Polri. “Kalau ibarakan operasi zebra yang dilaksanakan Kepolisian pak, misalnya saja di depan ada jalan Diponegoro operasi pak polisi, apakah akan menghentikan orang melanggar? Tidak, dia akan menghindari dari Jalan Diponegoro, muter dulu dia supaya tidak tertangkap. Itu juga terjadi dengan korupsi,” ujarnya.
Cara yang paling efektif menurut Firli yaitu dengan melakukan pendekatan pendidikan masyarakar supaya timbul perubahan perilaku agar tidak ingin melakukan korupsi. Pola yang dilakukan yaitu menyentuh individu masing-masing melalui alam pikiran dan hatinya agar tidak melakukan korupsi, baik ia selaku pemberi maupun penerima.
“Apakah pekerjaan KPK berhenti atau bubar Pak? Enggak, semakin berhasil .. Semakin gencar KPK melakukan pendidikan masyarakat,” pungkasnya.
Kemudian cara yang kedua yaitu melakukan pencegahan seperti yang sedang dilakukan KPK dalam acara tersebut. Ia meminta para calon kepala daerah memetakan daerah mana yang rawan korupsi kemudian dijadikan lokasi kampanye. Pola yang digunakan pun sama yaitu dengan melakukan pendidikan kepada masyarakat serta memperbaiki sistem agar tidak mudah “diakali” oknum-oknum tertentu untuk melakukan korupsi.
“Karena korupsi itu juga ada disebabkan karena sistem. Yang pernah kita baca korupsi itu disebabkan karena buruk, gagal, dan lemahnya sistem, Cakada bisa menggunakan program perbaikan sistem supaya tidak terjadi korupsi.” terangnya
Dan yang terakhir yaitu dengan melakukan penindakan. Menurutnya, penindakan yang dilakukan bukan hanya terkait dengan penangkapan atau OTT tetapi penindakan itu bisa menimbulkan kesadaran hukum masyarakat agar tidak melakukan korupsi. Dan upaya-upaya ini bisa berjalan dengan bantuan para pemangku kepentingan termasuk kepala daerah terpilih nantinya. Ada satu hal dari kajian KPK kalau orang itu melakukan korupsi karena rendahnya integritas,” tambahnya.