Kalaupun digunakan, UU TPPU ditempatkan dalam dakwaan alternatif. “Diletakkan sebagai alternatif kedua. Jadi jika dakwaan pertamanya sudah terbukti, pasal pencucian uang tidak lagi perlu dibuktikan,” sesalnya.
Akibatnya, menurut Fithriadi, sejak tahun 2002 tidak lebih dari dua puluh kasus yang menggunakan UU TPPU sebagai dasar hukum utama. Karena itu, lanjut Fithriadi, RUU TPPU mewajibkan dakwaan kasus pencucian uang dibuat secara kumulatif. “Harus dikumulatifkan dengan pidana asal. Bisa korupsi, perjudian, terorisme, dan lainnya,” urainya lagi.
Perbaikan UU TPPU juga mencakup perbanyakan pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK. Dalam UU No.15/2002 jo UU No.25/2003, hanya penyedia jasa keuangan yang terkena wajib lapor. Padahal, tindakan pencucian uang tidak selalu melibatkan transaksi resmi melalui penyedia jasa keuangan.
Untuk mengantisipasi hal ini, Fithriadi menjelaskan bahwa RUU TPPU juga mewajibkan penyedia barang dan/atau jasa melaporkan transaksi minimal Rp500 juta ke PPATK. “Misalnya perusahaan dealer mobil, perusahaan properti, dan pedagang logam mulia,” jelasnya. Kesengajaan tidak melapor membuat penyedia barang dan/atau jasa dapat dikenai sanksi administratif.
Di sisi lain, RUU TPPU juga memberi keleluasaan bagi penyedia jasa keuangan untuk melnunda transaksi selama lima hari kerja. Tujuannya, mencegah transaksi mencurigakan cepat berpindah dan memberi kesempatan bagi PPATK untuk melakukan analisis. “Penundaan transaksi wajib dilaporkan kepada PPATK dalam waktu 24 jam,” jelas Fithriadi.
Karena itu, baik Djoko maupun Fithriadi mengharapkan proses penyelesaian RUU TPPU di DPR berjalan dengan lancar. Djoko menegaskan kembali bahwa revisi UU TPPU ini sangat penting. “Agar perbaikan upaya anti pencucian semakin baik di Indonesia. Mudah-mudahan selesai sebelum November,” pungkasnya.