Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama rombongan, Rabu (4/9). Kedatangannya itu untuk menyerahkan laporan hasil penghitungan kerugian negara dalam proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor tahun anggaran 2010-2011.
"Hari ini kita tadi telah bisa menyelesaikan perhitungan kerugian negara atas kasus Hambalang yang tadi kami secara formal bertemu dan hari ini kami serahkan ke Ketua KPK. Kerugian negara mencapai Rp 463,66 miliar," kata Hadi dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta.
Dia lalu menguraikan, penghitungan kerugian negara seperti diminta KPK dikoordinasikan antara penyidik komisi dengan auditor BPK. Koordinasi tersebut, lanjutnya baru tuntas Selasa (3/9) malam. Pagi hari tadi, lanjutnya, dilakukan rapat pimpinan BPK, lalu setelah disusun, hasilnya diserahkan pada pimpinan KPK.
Saat menerima permintaan, memang ada sebutan indikasi kerugian negara dari proyek ini. “Koordinasi penyidik KPK dan auditor BPK akhirnya menjadikan indikasi menjadi kerugian negara,” papar Hadi.
Dia menambahkan, kerugian negara tersebut terjadi karena kegagalan pembangunan P3SON Hambalang yang sudah direncanakan sebelumnya. Akibatnya muncul total loss yang diperhitungkan sebagai kerugian negara. Raibnya uang negara itu menurutnya karena adanya perbuatan bersama-sama seperti uraian Pasal 55 KUHP.
Hadi menguraikan ada dua laporan yang dimintakan ke BPK. Yaitu laporan pemeriksaan investigatif dari DPR, dan satu laporan perhitungan kerugian negara untuk KPK.
Laporan hasil investigatif memang terlambat data dari Kementerian Pekerjaan Umum. Oleh BPK hal itu dibuat berita acara permintaan keterangan, dimana ada 166 orang yang dimintai keterangan. Sebanyak 33 diantaranya adalah anggota DPR. Baru, 22 Agustus 2013 hasil audit investigatif selesai dikerjakan, dan keesokan harinya diserahkan pada DPR.