Ketua DPD KAI Aceh Teuku Yusrizal punya pandangan dan penilaian yang sama. Menurutnya perubahan signifikan KAI di bawah kepemimpinan Tjoetjoe tak lepas dari berbagai gagasan demi memajukan organisasi advokat yang dipimpinnya. Berbeda jika dibandingkan KAI era kepemimpinan sebelumnya, Tjoetjoe telah membawa KAI menjadi organisasi profesi yang terhormat secara internal maupun eksternal. Dia mengakui peranan Tjoetjoe cukup sentral di organisasi KAI.
Wakil Ketua Bidang Organisasi DPP KAI Jawa Tengah, Nasuka Abdul Jamal mengatakan KAI terus bangkit menjalankan amanah dan menjaga marwah organisasi sesuai dengan Pasal 26 anggaran dasar dan anggaran rumah tanggah (AD/ART). Menurutnya, KAI terus mengikuti perkembangan zaman. Karenanya, KAI di bawah kepemimpinan Tjoetjoe optimis menjadi organisasi yang terus menjaga officium nobile sebagai penegak hukum.
“Justru di bawah Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, KAI berubah signifikan dan semakin maju tanpa melanggar AD/ART,” ujarnya.
Diminta maju kembali
Mendekati Kongres KAI III di Surabaya, Teuku Yusrizal, Anak Agung Kompiang, dan Nasuka Abdul Jamal memiliki pandangan serupa yakni Tjoetjoe dinilai layak maju kembali sebagai presiden. Hanya saja, aturan dalam organsasi KAI, jabatan presiden hanya boleh diemban selama satu periode.
Ketiganya beralasan Tjoetjoe merupakan sosok pemimpin organisasi yang komunikatif ke dalam maupun ke luar organisasi, khususnya ketika menjalankan profesi di pengadilan, para anggota KAI sangat dihargai. Maklum, sebelumnya anggota KAI ketika beracara di pengadilan kerap dipandang sebelah mata. Teuku berharap, Tjoetjoe dapat terpilih kembali bila AD/ART membolehkan dan maju kembali dalam kongres di Surabaya.
“Saya sangat berharap Tjoetjoe kembali memimpin KAI periode 2019-2024. Dalam Kongres KAI menjadi lebih solid, tidak sebaliknya malah pecah,” harap Teuku Yusrizal.
Rizal Haliman melanjutkan sejak terpilih menjadi Presiden KAI, Tjoetjoe memang pernah meminta pembahasan masa jabatan satu periode. Sementara pihak yang menghendaki jabatan Presiden KAI tetap dua periode dengan mengubah aturan dalam perubahan AD/ART organisasi KAI.