Harapan pengusutan terhadap kasus hoaks ini juga disampaikan berbagai kalangan. Salah satunya disampaikan Peneliti Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Fadli Ramdanil. Dia mengatakan isu hoaks surat suara tercoblos mempertaruhkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu sehingga dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara dan pengawas pemlu. Menurutnya, aparat penegak hukum perlu didorong untuk memproses hukum para penyebar isu tersebut.
“Penegakan hukum menjadi penting, agar ada pembelajaran dan efek jera bagi semua pihak terhadap penyebaran informasi yang tidak benar, apalagi berkaitan dengan kontestasi pemilu,” ujar Fadli kepada Hukumonline, Jumat (4/1/2019).
Fadli juga mengimbau kepada semua pihak seperti peserta pemilu, tim kampanye dan relawanuntuk tidak menyampaikan informasi hoaks, fitnah, menimbulkan keresahan, apalagi menganggu dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu 2019.
Kemudian, dia juga mengajak masyarakat, pemilih, dan semua elemen bangsa untuk cermat dan berhati-hati dalam menerima dan menyebarluaskan informasi agar tidak terjadi penyebaran berita bohong yang berdampak buruk dan merusak terhadap proses penyelenggaraan pemilu.
Sebelumnya, langkah hukum terhadap kasus informasi hoaks ini juga telah ditempuh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua KPU Arief Budiman menegaskan langkah hukum ini ditempuh untuk menjaga suasana Pemilu tetap kondusif dan terbebas dari berita hoaks.
Dia berharap dari jalannya proses Pemilu hingga penetapan hasil Pemilu bisa berlangsung tanpa mengganggu ketenangan masyarakat. Selain itu ia juga berharap agar pelaku segera ditemukan oleh aparat. “Agar pelaku penyebar hoaks bisa segera ditangkap,” ujarnya.