Informasi palsu atau hoaks di media sosial mengenai7 kontainer surat suara Pemilihan Umum 2019 tercoblos tampaknya menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Bahkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengidentifikasi dan menelusuri akun serta sebaran hoaks tersebut untuk mengetahui risiko pelanggaran hukum dari kasus ini.
Hasil pemeriksaan tersebut menunjukan kemunculan informasi dalam media sosial pertama kali terjadi tanggal 1 Januari 2019 pukul 23:35 WIB. Informasi tentang adanya 7 kontainer yang berisi surat suara yang belum tercoblos. Selanjutnya tersebar ke sejumlah akun dan menjadi bahan pemberitaan oleh media nasional.
Untuk menindaklanjuti pemeriksaaan kasus ini lebih dalam, Kemenkominfo telah menyerahkan hasil identifikasi dan temuan analisis kepada Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri), pada Kamis (03/01/2019). Hasil pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan Mesin Artificial Immune System (AIS) atau pengais konten negatif dari Sub Direktorat Pengendalian Konten Internet Direktorat Pengendalian Ditjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu menjelaskan penyerahaan hasil pemeriksaan ini merupakan salah satu bentuk kerjasama dengan kepolisian. Dia mengharapkan dengan penyerahan hasil pemeriksaan tersebut dapat membantu kepolisian mengusut kasus informasi hoaks tersebut.
Lebih lanjut, Ferdinandus mengimbau kepara masyarakat untuk lebih cermat menyaring informasi yang beredar di media sosial. Sebab, dia mengkhawatirkan masyarakat dapat dengan mudah menerima informasi hoaks tersebut sebagai kebenaran.
“Kementerian Kominfo mengimbau agar warganet dan seluruh pengguna aplikasi pesan instan tidak turut menyebarluaskan informasi hoaks dalam bentuk apapun. Jika ditemukan adanya indikasi informasi yang mengandung hoaks, warganet dapat melaporkanya melalui aduankonten.id atau akun @aduankonten,” jelas Ferdinandus, Sabtu (5/1/2019) dalam keterangan persnya.
Baca:
- Resahkan Masyarakat, Isu Surat Suara Tercetak Harus Ditangani Aparat Penegak Hukum
- Daftar Konten Hoax yang Curi Perhatian Publik di 2018
- 5 Isu Hoaks Viral Selama November 2018
Harapan pengusutan terhadap kasus hoaks ini juga disampaikan berbagai kalangan. Salah satunya disampaikan Peneliti Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Fadli Ramdanil. Dia mengatakan isu hoaks surat suara tercoblos mempertaruhkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu sehingga dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara dan pengawas pemlu. Menurutnya, aparat penegak hukum perlu didorong untuk memproses hukum para penyebar isu tersebut.
“Penegakan hukum menjadi penting, agar ada pembelajaran dan efek jera bagi semua pihak terhadap penyebaran informasi yang tidak benar, apalagi berkaitan dengan kontestasi pemilu,” ujar Fadli kepada Hukumonline, Jumat (4/1/2019).
Fadli juga mengimbau kepada semua pihak seperti peserta pemilu, tim kampanye dan relawanuntuk tidak menyampaikan informasi hoaks, fitnah, menimbulkan keresahan, apalagi menganggu dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu 2019.
Kemudian, dia juga mengajak masyarakat, pemilih, dan semua elemen bangsa untuk cermat dan berhati-hati dalam menerima dan menyebarluaskan informasi agar tidak terjadi penyebaran berita bohong yang berdampak buruk dan merusak terhadap proses penyelenggaraan pemilu.
Sebelumnya, langkah hukum terhadap kasus informasi hoaks ini juga telah ditempuh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua KPU Arief Budiman menegaskan langkah hukum ini ditempuh untuk menjaga suasana Pemilu tetap kondusif dan terbebas dari berita hoaks.
Dia berharap dari jalannya proses Pemilu hingga penetapan hasil Pemilu bisa berlangsung tanpa mengganggu ketenangan masyarakat. Selain itu ia juga berharap agar pelaku segera ditemukan oleh aparat. “Agar pelaku penyebar hoaks bisa segera ditangkap,” ujarnya.