Mestinya, tingkat pengangguran dan kemiskinan menjadi indikator utama dalam asumsi makro perekonomian Indonesia yang harus ditetapkan dalam penyusunan R-APBN tiap tahun. Dengan begitu masyarakat bisa menilai secara objektif sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam satu tahun. Selain itu, target Kemenakertrans menurunkan pengangguran harusnya dijabarkan secara rinci terkait program dan kebijakan yang dilakukan tahun ini.
Timboel juga mengingatkan bahwa kebijakan untuk menurunkan pengangguran bersinggungan dengan banyak kementerian/lembaga. Sementara program penurunan jumlah penganguran yang selama ini dilakukan Kemenakertrans menurut Timboel cenderung monoton dan tanpa terobosan signifikan. Misalnya, program transmigrasi yang dirasa mampu berkontribusi menurunkan angka pengangguran, ternyata praktiknya tidak mampu secara signifikan membuka lapangan kerja.
Mengacu data Bappenas tahun lalu, Timboel menyebut pemerintah hanya mampu menciptakan kesempatan kerja sebanyak 183 ribu setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi. Merujuk data itu Bappenas tahun ini hanya menargetkan penciptaan kesempatan kerja baru sebanyak 225 ribu untuk 1 persen pertumbuhan ekonomi. Melihat kebijakan Bappenas yang mempertimbangkan peningkatan kesempatan kerja dengan mempertimbangkan kebijakan lintas sektoral itu, Timboel berpendapat targetan yang disebut Menakertrans tidak objektif.
Belum lagi kebijakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi beberapa waktu lalu, Timboel menilai hal itu akan memukul pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pasalnya, dengan kenaikan tersebut daya beli masyarakat menjadi turun. Sehingga konsumsi secara agregat ikut turun dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah ada dikisaran 6,2-6,4 persen. Timboel menghitung konsumsi agregat dapat menyumbang 52 persen pertumbuhan ekonomi. Dengan diterbitkannya kenaikan harga BBM bersubsidi Timboel menilai pertumbuhan ekonomi tahun ini tak jauh dari angka 5 persen.
“Akibat dari pelemahan pertumbuhan ekonomi itu maka akan berakibat pada jumlah penciptaan lapangan kerja. Sehingga targetan Menakertrans untuk menurunkan angka pengangguran di kisaran 5,5-5,8 persen pada akhir tahun 2013 akan sangat sulit dicapai,” urainya kepada hukumonlinelewat surat elektronik, Sabtu (6/29).