Menakertrans, Muhaimin Iskandar, menargetkan tingkat pengangguran tahun ini berkisar antara 5,–5,8 persen. Menurutnya target itu cukup realistis dengan asumsi pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,8–7,2 persen. Sehingga dihasilkan 350 ribu kesempatan kerja setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen. Target itu bukan hanya menyasar lapangan kerja formal tap juga informal. Untuk mendorong terwujudnya target tersebut Muhaimin mengatakan akan menggelar Gerakan Penanggulangan Pengangguran (GPP) di seluruh Indonesia.
Lewat gerakan itu, upaya penciptaan lapangan kerja bakal dipadukan dengan program aksi pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Bahkan, Muhaimin berani mematok target angka pengangguran menjadi 5,1 persen tahun depan. Walau optimis, Muhaimin menekankan perlu komitmen yang diimplementasikan dalam bentuk nyata. Mulai dari instansi pemerintahan, dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat.
Dengan komitmen nyata itu Muhaimin berharap upaya mengatasi pengangguran dapat dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan berkesinambungan. "Salah satunya adalah dengan meningkatkan SDM dengan membangun kompetensi tenaga kerja yang memiliki daya saing guna perluasan kesempatan kerja. Yang lebih utama lagi bagaimana kita dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan pada pencari kerja terdidik," kata Muhaimin dalam keterangan pers yang diterima hukumonline, Jumat (28/6).
Muhaimin menduga kesempatan kerja rendah antara lain karena minimnya link and matchantara kompetensi kerja yang dimiliki tenaga kerja dengan pasar kerja. Selain itu terciptanya hubungan industrial yang harmonis menjadi syarat penting menarik investor masuk ke Indonesia. Serta, dapat dilakukan pula program padat karya, pengembangan wirausaha produktif dan memperbanyak pelaksanaan bursa kerja oleh pemerintah dan pihak swasta.
Selaras dengan itu, Muhaimin menyebut pemerintah mendukung dan mengembangkan program kewirausahaan khususnya untuk kaum muda.Hal itu dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya yang ada seperti memfasilitasi permodalan, promosi dan mendukung usaha yang berkelanjutan. Strategi lainnya yang akan dilakukan Kemenakertrans adalah dengan memberikan kesempatan bagi lulusan SMA, SMK dan sarjana untuk magang di dunia usaha dan industri.
Pemagangan, lanjut Muhaimin, merupakan langkah konkret dalam pelaksanaan konsep link and match. “Yakni memastikan dunia pendidikan dan pelatihan selaras dengan kebutuhan dunia usaha, serta memastikan lulusan pendidikan terserap di pasar kerja".
Menanggapi hal itu Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, mengatakan penurunan angka penganguran sudah semestinya menjadi fokus pemerintah. Apalagi, Timboel melihat selama ini pemerintah dinilai lamban dalam merespon meningkatnya angkatan kerja. Masalah penganguran yang tak kunjung tuntas diselesaikan salah satunya karena belanja modal dalam APBN yang belum mampu menstimulus penciptaan lapangan kerja berkelanjutan.
Mestinya, tingkat pengangguran dan kemiskinan menjadi indikator utama dalam asumsi makro perekonomian Indonesia yang harus ditetapkan dalam penyusunan R-APBN tiap tahun. Dengan begitu masyarakat bisa menilai secara objektif sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam satu tahun. Selain itu, target Kemenakertrans menurunkan pengangguran harusnya dijabarkan secara rinci terkait program dan kebijakan yang dilakukan tahun ini.
Timboel juga mengingatkan bahwa kebijakan untuk menurunkan pengangguran bersinggungan dengan banyak kementerian/lembaga. Sementara program penurunan jumlah penganguran yang selama ini dilakukan Kemenakertrans menurut Timboel cenderung monoton dan tanpa terobosan signifikan. Misalnya, program transmigrasi yang dirasa mampu berkontribusi menurunkan angka pengangguran, ternyata praktiknya tidak mampu secara signifikan membuka lapangan kerja.
Mengacu data Bappenas tahun lalu, Timboel menyebut pemerintah hanya mampu menciptakan kesempatan kerja sebanyak 183 ribu setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi. Merujuk data itu Bappenas tahun ini hanya menargetkan penciptaan kesempatan kerja baru sebanyak 225 ribu untuk 1 persen pertumbuhan ekonomi. Melihat kebijakan Bappenas yang mempertimbangkan peningkatan kesempatan kerja dengan mempertimbangkan kebijakan lintas sektoral itu, Timboel berpendapat targetan yang disebut Menakertrans tidak objektif.
Belum lagi kebijakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi beberapa waktu lalu, Timboel menilai hal itu akan memukul pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pasalnya, dengan kenaikan tersebut daya beli masyarakat menjadi turun. Sehingga konsumsi secara agregat ikut turun dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah ada dikisaran 6,2-6,4 persen. Timboel menghitung konsumsi agregat dapat menyumbang 52 persen pertumbuhan ekonomi. Dengan diterbitkannya kenaikan harga BBM bersubsidi Timboel menilai pertumbuhan ekonomi tahun ini tak jauh dari angka 5 persen.
“Akibat dari pelemahan pertumbuhan ekonomi itu maka akan berakibat pada jumlah penciptaan lapangan kerja. Sehingga targetan Menakertrans untuk menurunkan angka pengangguran di kisaran 5,5-5,8 persen pada akhir tahun 2013 akan sangat sulit dicapai,” urainya kepada hukumonlinelewat surat elektronik, Sabtu (6/29).