Empat tahun sudah UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama (UUPA) berlaku. Dalam Undang-Undang ini Pengadilan Agama diberi kewenangan tambahan memutus perkara ekonomi syariah. Bagaimana kesiapan dan kemampuan hakim-hakim agama menangani perkara ekonomi syariah selama empat tahun ini?
Suara yang menilai kemampuan para hakim agama masih terbatas muncul dalam seminar “Penguatan Peran Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Guna Mendukung Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah,” d Jakarta, Kamis (10/6) pekan lalu. Ketebatasan kemampuan itu terutama dibandingkan penguasaan para hakim dalam bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf yang selama mereka tangani.
Penilaian antara lain datang dari Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjdjaran Bandung, Eman Suparman. Menurut Prof. Eman, para hakim agama harus terus meng-up date wawasan mereka tentang perekonomian Islam sesuai regulasi yang berlaku Indonesia dan fiqh Islam. Selain itu para hakim agama juga mesti mengetahui produk layanan, mekanisme perbankan, reksadana, obligasi, sekuritas, pegadaian syariah. “Hakim prinsipnya orang yang dianggap serba tahu hukum, berbeda dengan arbiter yang biasa ahli di bidangnya,” ujar Eman.
Menurut Eman kesangsian serupa pernah dia lontarkan kepada beberapa Ketua Pengadilan Agama di daerah. “Saya pernah mempertanyakan kepada Ketua Pengadilan Agama di kabupaten/kota, apakah hakim Bapak siap untuk menerima, membaca, memutus sengketa yang basis ini (ekonomi syariah, --red),” ujar Eman bertanya. “Dalam kesempatan lain Tuada Pengadilan Agama mengaku hakim agama sering diikutsertakan kursus singkat.”
Senada dengan Eman, staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Yarsi, Hermayulis menyatakan tantangan yang dihadapi Pengadilan Agama saat ini adalah kemampuan sumber daya manusia. “Bukan bermaksud mengecilkan kemampuan dari hakim-hakim agama, tetapi tantangan ke depan akan semakin berat. Terutama semakin banyaknya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bisnis syariah”.
Para hakim perlu menyadari bahwa masih banyak praktik bisnis syariah yang belum diatur dalam peraturan. “Di sini hakim agama mesti dituntut menghasilkan putusan yang berkualitas,” kata Hermayulis.