Sementara dalam penanganan laporan atau pengadan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa agar dilaksanakan dengan melakukan koordinasi antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH). “Tanpa saling menegasikan atau mengesampingkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing,” ujarnya.
Kejaksaan sebagai APH telah menandatangani nota kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Polri tentang Koordinasi APIP dan APH Dalam Penanganan Laporan atau Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuan, memberi kepastian terhadap cara koordinasi APIP dan APH dengan tanpa mengesampingkan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
Terpisah, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan, pengaturan desa sebagaimana diatur dalam UU 6/2014 perlu dilakukan perbaikan. Dorongan agar UU 6/2014 direvisi terus menguat dari para perangkat desa. Sementara DPR dan pemerintah pun mengamini permintaan tersebut.
Bamsoet, begitu biasa disapa mengingatkan agar revisi UU 6/2014 harus menyentuh aspek fundamental dan menjawab kebutuhan masyarakat, serta mampu mengakomodir kemajuan desa yang sudah sedemikian pesatnya. Demikian pula terkait pengelolaan dana desa yang melibatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemendagri dan Kementerian Desa, harus diatur dalam mekanisme yang mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas, tanpa melupakan akuntabilitas.
Dia menilai, sejumlah aspek lain yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama, seperti peningkatan kapasitas kepala desa dan aparatur desa. Termasuk implementasi otonomi desa yang baik sehingga tidak ‘mengamputasi’ sebagian kewenangan desa. Serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih dan bertanggungjawab.
“Ini penting, karena berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2022, kasus terkait pengelolaan keuangan desa masuk dalam daftar tiga besar korupsi terbanyak di Indonesia, dengan jumlah 601 kasus korupsi yang melibatkan 686 tersangka berasal dari aparatur desa,” pungkas politisi Partai Golkar itu.