Terpisah, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pancasila Redha Mantovani menilai desakan anggota dewan agar Kejagung atau Polri bersinergi membongkar kasus tersebut hal lumrah sebagai bagian pengawasan kinerja Kejagung ataupun Polri agar bekerja serius dalam menegakan hukum.
Namun demikian, dia yakin meski tak diminta sekalipun, institusi penegak hukum bakal bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam membongkar sebuah kasus. Kejagung misalnya, tanpa diminta pun telah bergerak cepat membongkar kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya.
“Tanpa diminta pihak Kejaksaan akan serius menangani kasus tersebut sebagaimana dalam menangani kasus Jiwasraya yang saat ini sudah masuk dalam tahap penuntutan,” kata dia.
Seperti diketahui, tim penyidik pada Jampidusus Kejagung menggeledah dua rumah pejabat Bea Cukai di Batam. Langkah tim penyidik itu merupakan hasil pengembangan dari penyidikan kasus dugaan penyelundupan 27 kontainer berisi tekstil impor premium yang diamankan di Pelabuhan Tanjungpriok pada Maret 2020 lalu.
Ke-27 kontainer itu berangkat dari Pelabuhan Batuampar, Batam. Ternyata, faktur pengiriman menyebutkan 10 kontainer diimpor oleh satu perusahaan. Sementara 17 kontainer lainnya diimpor oleh perusahaan lain asal Batam. ke-27 kontainer itu milik PT FIB dan PT PGP. Saat pemeriksaan diperoleh ketidaksesuaian mengenai jumlah dan jenis barang antara dokumen PPFTZ-01 Keluar dengan isi muatan hasil pemeriksaan fisik barang oleh Bidang P2 KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok.
Nah, setelah dihitung, terdapat kelebihan fisik barang, masing-masing untuk PT PGP sebanyak 5.075 roll dan PT FIB sebanyak 3.075 roll. Dalam dokumen pengiriman disebutkan kain tersebut berasal dari Shanti Park, Myra Road, India, dan kapal pengangkut berangkat dari Pelabuhan Nhava Sheva di Timur Mumbai, India.