Aliansi untuk Desa Sejahtera (ADS) menilai kelaparan harus ditangani dengan mengubah paradigma tentang pangan dan sistem pangan. Oleh sebab itu, aliansi ini mendesak pemerintah Indonesia untuk menelurkan kebijakan pangan yang kuat dan berpihak pada produsen pangan kecil.
Aliansi mengingatkan semua pihak, krisis harga pangan dan ketersediaan pangan sudah mengancam keberadaan bangsa ini. Tanpa perubahan paradigma, dan keberpihakan kepada produsen pangan skala kecil, Indonesia bisa terperangkap dalam krisis pangan yang berkelanjutan.
Meski FAO (Badan Pangan PBB) mengumumkan terjadi penurunan orang lapar dari 925 juta ke 870 juta, namun kelaparan dan krisis pangan tetap gagal diatasi. Hal ini terjadi karena hingga kini pangan hanya dianggap sebagai komoditas, bukan bagian dari hak asasi manusia.
“Dimulai dengan sikap tegas untuk tidak hanya menuruti keinginan pihak lain, yang bertujuan menangguk keuntungan dari perdagangan pangan dan sistem pendukungnya, salah satunya yang diusulkan OECD,” kata Abdul Halim koordinator pokja perikanan aliansi, seperti dikutip dari siaran pers aliansi, Senin (15/10).
Pernyataan sikap aliansi disampaikan menjelang peringatan Hari Pangan Sedunia, setiap 16 Oktober setiap tahun.
Aliansi menyatakan sikap tegas negara itu diwujudkan dengan menciptakan kedaulatan pangan. Begitu disayangkan Indonesia punya potensi berbagai macam sumber pangan namun hilang karena kebijakan monokultur.
Keberpihakan negara pada sistem monokultut itu terwujud dengan mengubah hutan dan lahan sawah menjadi perkebunan sawit. “Ironisnya, para buruh sawit ini sering kali menderita kelaparan, karena tergantung pada pasokan pangan dari luar yang harganya fluktuatif,” kritik Achmad Surambo, ketua pokja sawit aliansi.