Dari sisi produksi pertanian, aliansi menilai kebijakan pemerintah lebih bersifat tambal sulam. Hal itu dapat dilihat dari subsidi benih (2013) sebanyak 76,9 ribu ton atau setara Rp137,9 miliar. Angka tersebut turun jauh dari 2012 sebesar 186 ribu ton atau senilai Rp1,89 triliun. Sementara untuk pupuk, tahun depan dialokasikan 7,3,juta ton setara dengan Rp15,9 triliun. Sedangkan sebelumnya Rp675 milyar.
“Pertanyaannya jatuh ke tangan siapa,” kata Said Abdullah, koordinator pokja beras aliansi. Karena, menurutnya subsidi tidak langsung diberikan ke petani. Tetapi dinikmati oleh pabrik atau lembaga benih. Sedangkan pada produksi, benih dan pupuk merupakan komponen yang saling melengkapi, tidak menggantikan.
Akibatnya, aliansi menguraikan data, dari 14 komoditas unggulan pangan nasional, pada tahun 2012 impor dilakukan diantaranya pada komoditas beras dan jagung masing-masing dua juta ton, kedelai 1,9 juta ton, gula 3,06 juta ton senilai AS$1,96 juta dolar AS. Lalu the senilai AS$11 juta dolar AS. Ditambah lagi impor garam, ikam, susu, yang tak menimbulkan masalah.
Data tersebut menurut aliansi disebabkan karena kebijakan pangan di Indonesia bukanlah merupakan prioritas utama. Data RPJMN 2010-2014, ketahanan pangan sebagai prioritas kelima, mendapatkan anggaran Rp82 triliun dari total budget belanja negara Rp1.418,5 triliun atau hanya sekirat lima persen saja.
Melihat rumitnya permasalahan pangan, Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator ADS menyatakan ada tujuh tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah guna membangun kedaulatan pangan. Pertama, mendukung produsen pangan skala kecil termasuk perempuan, kedua, melindungi pasar lokal dari serbuan impor.
Ketiga, menghentikan pemberian lahan besar-besaran pada korporasi. Keempat, mengatur pola konsumsi berbasis sumberdaya lokal. Sedangkan kelima, memperbaiki tata kelola penyediaan pangan. Keenam memperbaiki cadangan pangan di berbagai level, dan ketujuh, meningkatkan investasi publik untuk pangan dan pertanian.
Krisis harga pangan dan ketersediaan pangan sudah mengancam keberadaan bangsa ini. Tanpa perubahan paradigma, dan keberpihakan kepada produsen pangan skala kecil, Indonesia bisa terperangkap dalam krisis pangan yang berkelanjutan.