Sayangnya, ketika kebutuhan bawang merah dalam negeri tak mampu terpenuhi pemerintah tak mampu mencari solusi terbaik. Sebaliknya, lanjut Firman, hanya sibuk mencari alasan agar tidak disalahkan. Pemerintah berdalih keterbatasan stok bawang merah negeri terjadi karena lahan tanam bawang semakin berkurang. Selain itu pemerintah juga berdalih impor bawang lebih rasional karena ongkos distribusi dari daerah ke pusat jauh lebih mahal ketimbang impor.
Dalih keterbatasan lahan dan ongkos distribusi seharusnya bukan jadi masalah. Toh, Pemerintah punya instrumen UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian. UU ini, kata Firman, memungkinkan Pemerintah mengambil tindakan terhadap pemerintah daerah yang lalau melindungi lahan produktif. “Artinya kalau ada Pemda yang membiarkan alih fungsi lahan bisa ditindak,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dimiliki Firman, alih fungsi lahan pangan terus meningkat tiap tahunnya. Pada 2011, misalnya, alih fungsi lahan pangan ke fungsi lain berkisar 100 ribu hektare. Sedangkan pada 2012 angka tersebut meningkat menjadi 120 ribu hektare. “Artinya ada pembiaran,” kata Firman.
Untuk itu, pemerintah diminta harus segera menerapkan aturan-aturan yang berpihak pada petani. Pemerintah juga perlu memperbaiki sistem distribusi dengan cara memberikan subsidi transportasi.