Melihat pengalaman di negara maju yang dilanda krisis keuangan akibat mekanisme lindung nilai itu, bagi Yuyun mekanisme tersebut tidak akan tepat digunakan di negara berkembang termasuk Indonesia. Jika meknisme itu tetap digunakan, maka Indonesia akan mengalami krisis yang sama seperti dialami negara maju.
Atas dasar itu Yuyun berharap agar pemerintah tidak mendengarkan arahan dari Bank Dunia. Menurutnya yang harus diatur adalah memperketat regulasi yang ada agar spekulasi terhadap pangan itu tidak terjadi. Pasalnya, spekulasi itu mengakibatkan harga pangan menjadi tinggi. Dari pantauannya, Yuyun menyebut banyak organisasi masyarakat sipil di dunia yang mengkritik rekomendasi Bank Dunia itu agar dimoratorium. Sayangnya, Bank Dunia menolaknya. Bagi Yuyun hal tersebut menunjukan bahwa Bank Dunia hanya mengakomodir kepentingan negara maju dan korporasi.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Kajian Strategis Serikat Petani Indonesia (SPI), Ahmad Yakub, menyebut berbagai korporasi sektor keuangan yang bangkrut akibat krisis keuangan 2007 - 2008 mengalihkan bisnisnya ke sektor pangan. Yakub menyebut karakter petani Indonesia adalah keluarga tani, yang mengelola lahan kecil dan cenderung melakukan kerjanya secara berkelompok.
Yakub berpendapat ketika investasi di sektor pangan itu didorong, maka produk pangan akan dikuasai korporasi. Akibatnya, posisi petani tergeser dan para petani akan beralih menjadi buruh tani. Menurut Yakub hal itu sudah terjadi di Indonesia ketika investasi di sektor perkebunan kelapa sawit, gencar.
Selain itu, Yakub melanjutkan, jika produk pangan pokok masyarakat dikuasai oleh korporasi, maka harga pangan berpotensi besar melonjak tinggi. Contohnya, pada tahun 2008 rata-rata harga beras internasional mencapai Rp 10 ribu/kg, namun di Indonesia harganya hanya Rp 8 ribu/kg. Melihat tingginya harga beras di tingkat internasional maka korporsi lebih mengutamakan menjual produknya ke luar negeri ketimbang di Indonesia.
Akhirnya, ketersediaaan pangan untuk rakyat terancam, harganya pun berpotensi besar melonjak. Dari pantauannya, Yakub menilai hal serupa pernah terjdi di sektor crude palm oil (CPO). "Pasti korporasi itu akan penuhi permintaan internasional karena harganya lebih tinggi," ujarnya.
Yakub menduga penguasaan oleh korporasi itu bukan hanya di sektor lahan pertanian, tapi juga sumber air. Pasalnya, untuk memproduksi produk pangan, seperti padi, dibutuhkan pasokan air yang cukup. Mengacu peraturan yang ada, seperti UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Yakub mengatakan petani punya kesempatan untuk mengakses sumber air. Ironisnya, dalam praktik penguasaan atas sumber air dikuasai oleh korporasi.