Selain itu, kondisi infrastruktur yang rusak serta biaya listrik yang tinggi juga membuat pengusaha harus mengeluarkan biaya besar. Hal itu mengakibatkan upah untuk buruh belum bisa dimaksimalkan. “Infrastruktur banyak yang rusak dan biaya listrik tinggi. Mungkin ini bisa diselesaikan di tingkat lintas Kementerian. Jadi bukan soal mau tidak mau. Tapi bagaimana mencari solusi,” tutur Dita.
Lebih jauh, Dita menilai perlu ada solusi agar peningkatan UMR tak membunuh industri. Termasuk mencari jalan tengah sulitnya laju sejumlah industri. Dia mengingatkan tidak semua industri punya laju yang sama. Bagi industri padat modal, mungkin tak masalah menaikkan tinggi upah buruh. Tapi bagi garmen yang sedang turun, bagaimana mereka bisa menaikkan gaji buruh tanpa harus mematikan industri.
Mendengar semua penjelasan itu, Presiden Konfederasi Pekerjaan Seluruh Indonesia (KPSI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), M Iqbal, malah naik pitam. Dia merasa adanya pungli dikarenakan pengusaha yang tidak mau repot mengurus masalah birokrasi.
Iqbal menegaskan, selama ini Apindo memang tidak pernah pro terhadap kesejahteraan buruh. Dari zaman Soeharto, kebijakan upah murah selalu dikedepankan pengusaha dan pemerintah. Ujungnya, kalangan buruh merasa upah mereka terlalu rendah dan hanya menguntungkan perusahaan.
Dalam kesempatan ini, Iqbal meminta agar Presiden SBY membuat kebijakan makro terkait sistem pengupahan di Indonesia. Menurutnya, presiden harus terlibat dalam proses penetapan upah tersebut, dipetakan melalui menko kesra dan menko perekonomian.
“Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 harus diubah dan perlu dibuat Peraturan Pemerintah yang tentang pengupahan,” tandasnya.