Kritik ICW
Sementara itu, melalui siaran pers, Indonesia Corruption Watch (ICW) melontarkan kritik kepada pemerintahan Jokowi yang dinilai minim gebrakan dalam hal pemberantasan korupsi. Diakui ICW, tidak mudah memang untuk mendorong agenda pemberantasan korupsi, karena adanya dua kubu politik yakni Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih yang lahir pasca pemilu.
“Kebijakan antikorupsi yang muncul juga masih terkesan parsial misalnya pembentukan satgas anti mafia migas dan pemangkasan biaya rapat/perjalanan dinas di lingkungan pemerintahan,” tulis ICW.
ICW berpendapat hingga saat ini belum ada kebijakan komprehensif yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi misalnya dengan mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2015. ICW membandingkan dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang di tahun pertama menjabat langsung menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
ICW khawatir kesibukan dan aktivitas ‘blusukan’ Jokowi-JK mengakibatkan program antikorupsi yang harusnya dilaksanakan oleh pemerintah menjadi terabaikan. “Kita juga khawatir Jokowi terkena gejala amnesia (lupa) ringan. Lupa bahwa pemberantasan korupsi adalah agenda yang harus menjadi prioritas.”
ICW mengingatkan bahwa salah satu tantangan yang harus dihadapi pemerintahan Jokowi ke depan adalah upaya pelemahan KPK. Upaya itu antara lain dilakukan melalui tiga jalur yaitu anggaran, proses seleksi calon pimpinan KPK, dan proses regulasi. Menurut ICW, anggaran KPK rentan untuk dipangkas atau ditahan seperti dalam kasus pembangunan gedung KPK.
“Pada proses regulasi yang berpotensi dibajak untuk melemahkan KPK adalah RUU Tipikor, RUU KUHAP dan RUU KUHP. Sebaiknya pemerintahan Jokowi JK sepajang lima tahun ke depan harus memastikan dan memperjuangkan tidak adanya pelemahan bagi KPK.”