Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberatasan Korupsi (Capim KPK) memperpanjang waktu pendaftaran hingga 3 Juli 2015. Pansel memberi waktu bagi para pendaftar untuk melengkapi persyaratan administrasi. Namun, dari lima pimpinan KPK saat ini, hanya Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi yang berniat mengikuti seleksi capim KPK.
"Setelah merenungkan dan bertemu dengan ibu saya, saya memutuskan untuk mendaftar. Tapi, saya masih menyiapkan bahan-bahannya. Motivasi saya, pertama, saya ingin punya kontribusi terkait dengan pemberantasan korupsi. Kedua, melihat perkembangan KPK belakangan ini, saya ingin mengembalikan marwah KPK," kata Johan, Selasa (23/6).
Ketika ditanyakan apakah Johan tidak takut akan bernasib sama seperti pimpinan-pimpinan KPK terdahulu, Bibit Samad Rianto, Chandra M Hamzah, Abraham Samad, dan Bambang Widjojanto yang dikrimalisasi, mantan Deputi Pencegahan KPK ini mengaku tidak takut. "Saya hanya takut kepada Allah SWT," ujarnya.
Berbeda dengan Johan yang ingin mencalonkan diri sebagai capim KPK, empat pimpinan lainnya, Taufiequrrahman Ruki, Indriyanto Seno Adji, Zulkarnain, dan Adnan Pandu Praja kompak menyatakan tidak akan mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK. "Kalau saya sendiri tidak mencalonkan diri," ungkap Ruki.
Pernyataan Ruki diamini pula oleh tiga pimpinan lainnya, Indriyanto, Zulkarnain, dan Adnan. "Saya back to campus," tutur Indriyanto. Sementara, Zulkarnain tidak menjelaskan mengapa ia tidak ingin mendaftar kembali sebagai pimpinan KPK. "Saya sudah menyatakan sikap seperti yang lalu, tidak (akan mendaftar capim KPK)," imbuhnya.
Terkait niat Johan, Ruki mengatakan, secara pribadi ia senang jika ada pimpinan KPK sekarang yang ingin mendaftar sebagai capim KPK. Ia berharap Johan selaku orang yang sudah lama berkiprah di KPK dapat menjaga kesinambungan manajemen KPK. Ruki juga membuka peluang bagi pegawai KPK untuk mendaftar sebagai capim KPK.
Walau begitu, Ruki menegaskan pimpinan KPK tidak akan mengusulkan atau merekomendasikan pegawainya untuk mengikuti seleksi capim KPK seperti yang dilakukan Kejaksaan dan Polri. Pasalnya, meski ada rekomendasi pimpinan KPK, tetap saja yang menentukan adalah hasil asessment Pansel dan fit and proper test di DPR.