Sementara itu menanggapi keberhasilan pelumpuhan Santoso, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menilai TNI perlu dilibatkan dalam penanganan terorisme, bersinergi dengan kepolisian.
Pernyataan tersebut diungkapkannya menanggapi masukan beberapa pihak dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, agar TNI tidak perlu banyak mengurusi soal terorisme.
"Sekarang kami menggunakan semua sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi terorisme yang telah menjadi ancaman global, di dalam undang-undang TNI juga diatur kewenangan untuk penanganan teror," ujar Luhut dalam acara 'coffee morning' dengan wartawan media massa di Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu.
Adanya tentangan atas partisipasi TNI dalam penanganan terorisme, menurut dia, dilatarbelakangi kekhawatiran beberapa pihak terhadap bangkitnya dominasi kekuatan TNI seperti pada masa Orde Baru.
“Tidak boleh berpikir TNI kembali (berkuasa) seperti dulu, itu pikiran kampungan menurut saya," katanya.
Untuk itu, ia berharap dalam RUU Anti-Terorisme yang ditargetkan selesai pembahasannya Agustus mendatang, TNI dapat ikut didayagunakan membantu kepolisian dalam pencegahan dan penanganan terorisme.
Sependapat dengan Luhut, Wakil Ketua Panitia Khusus RUU Anti-Terorisme, Hanafi Rais, mengingatkan bahwa dengan semangat pemberantasan terorisme yang berdasarkan Pancasila, masyarakat harus 'legawa' jika TNI dan Polri berbagi peran.