Sementara lembaga-lembaga penunjang, auxiliary state organs yang fungsi sesungguhnya sebatas sebagai pelengkap organ utama negara, justru mendapat perhatian dan diatur secara jelas dalam konstitusi.
"Saya ulang tegaskan di sini agar hendaknya organisasi PJI mampu menjadi motor penggerak yang terus aktif menggulirkan semangat perjuangan terwujudnya ruang pengaturan peran, posisi dan kedudukan yang tegas, eksplisit dan jelas bagi kejaksaan dalam susunan ketatanegaraan, sesuai harapan kita bersama," kata PrasetyoDi bagian lain, dirinya sebagai Pelindung Organisasi juga menyampaikan pujiannya atas kinerja PJI yang semakin memberi peran positif bagi institusi dengan secara aktif memberi masukan dan saran berkenaan adanya aturan hukum yang kadangkala cenderung berpotensi mengusik dan menganggu independensi serta harkat martabat profesi Jaksa.
Seperti halnya keberhasilan PJI mengajukan permohonan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 99 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara nyata tidak sejalan dan bertentangan dengan prinsip kemandirian Jaksa sebagai pejabat khusus. Bila dibiarkan akan dapat menimbulkan ekses negatif berupa keraguan dan kekhawatiran dalam menjalankan proses hukum perkara anak.
“Karena itu, sangat disyukuri permohonan tersebut telah dikabulkan. Merupakan sesuatu yang sangat bermakna dan diperlukan oleh para jaksa agar merasa lebih nyaman dan tenang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” tuturnya. Baca Juga: MK Hapus Pasal kriminalisasi Jaksa dalam SPPA
Selain itu, putusan MK tersebut sekaligus sebuah peristiwa dan kenyataan penting yang semakin memperkokoh sandaran dan eksistensi PJI, sebagai sebuah organisasi profesi para Jaksa. Sebab, telah mendapatkan pengakuan hukum atau legal standing dari badan peradilan, dianggap memenuhi persyaratan, dan hak untuk dapat mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan, sengketa, atau pengujian UU di MK.