Mengenai potensi peserta yang turun kelas perawatan dan menunggak iuran akibat kenaikan iuran, Fachmi mengatakan pihaknya sudah menganitisipasi. Peserta yang turun kelas perawatan diyakini tidak akan menambah masalah defisit dana jaminan sosial JKN. Untuk peserta yang menunggak iuran, Fachmi mengatakan BPJS Kesehatan akan melakukan penagihan dengan cara yang baik mulai dari menelpon peserta sampai menyambangi peserta yang menunggak melalui kader JKN.
Untuk pengenaan sanksi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu, Fachmi mengatakan regulasinya masih digodok. “Nanti akan ada sanksi misalnya, harus lunas iuran BPJS dulu kalau mau mengurus SIM dan paspor. Kami masih membahas ini dengan semua pihak, nanti bakal diterbitkan Inpres,” jelasnya.
Tak selesaikan akar masalah
Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat kecewa terhadap kenaikan iuran JKN. Menurutnya ini bukti pemerintah tidak peduli dengan kesulitan masyarakat. Sebelum Perpres No.75 Tahun 2019 ini diketok, banyak kelompok masyarakat yang menolak rencana ini. Pemerintah dan BPJS Kesehatan seolah mengambil jalan pintas dan tidak kreatif dalam mengatasi persoalan defisit dana jaminan sosial BPJS Kesehatan.
“Pemerintah tidak menyelesaikan akar masalah penyebab defisit BPJS Kesehatan,” tegasnya.
Kenaikan iuran untuk peserta mandiri yang dimulai 1 Januari 2020 menurut Mirah sangat memberatkan rakyat. Apalagi daya beli masyarakat saat ini turun karena minimnya penghasilan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di banyak perusahaan. Baginya kenaikan iuran ini akan membuat banyak peserta JKN menunggak iuran karena penghasilannya kecil, sehingga tidak sanggup membayar kenaikan iuran JKN.
“Penghasilan mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap hari,” tutupnya.