Apabila suatu permohonan merek diduga kuat melanggar Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) UU Merek, sudah sepatutnya permohonan merek tersebut ditolak.
Lebih lanjut, Riyo mengatakan agar seluruh praktisi HKI di Indonesia dapat berperan aktif memberikan pengertian dan kesadaran kepada masyarakat untuk berbuat jujur dalam mendaftarkan suatu merek. Hal ini penting bagi reputasi bangsa Indonesia di mata internasional.
Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Fathkurahman pernah mendengar isu mafia merek dagang yang berkembang di masyarakat. Namun, direktorat belum membuktikan kebenaran praktik tersebut.
“Merek dagang untuk dagang merek, emang ada istilah seperti itu. Hanya saja kita ini perlu pembuktian. Tapi dalam masyarakat seperti itu memang pernah dengar,” tutur Fathkurahman ketika ditemui hukumonline di Kementerian Hukum dan HAM, Senin (11/2).
Sementara itu, Direktur Jenderal HKI Ahmad M Ramli belum memahami benar adanya praktik mafia merek dagang ini. Namun, Ramli mengetahui adanya seorang pemilik yang mendaftarkan banyak merek dagang. Dan, hal ini terjadi di banyak negara.
“Kenapa bisa satu orang memiliki banyak merek dagang yang terdaftar, karena kita tidak bisa menolak kalau mereka memenuhi semua persyaratan,” tutur Ramli ketika ditemui hukumonline di Kementerian Hukum dan HAM, Senin (11/2).
Ramli juga mengingatkan para pemilik merek yang tidak menggunakan merek dagangnya. Pasalnya, Direktorat akan mencabut merek yang tidak digunakan pemilik merek yang tersebut. Namun, lagi-lagi Direktorat tidak mengetahui pemilik yang tidak menggunakan merek dagangnya. Pasalnya, Direktorat tidak memiliki kewajiban untuk mengecek di lapangan terhadap pendaftar yang benar-benar menggunakan mereknya.
“Akan tetapi, dengan sistem baru, IPAS dari WIPO, kita akan cek secara random dulu pengguna-pengguna merek yang dilapangan tidak terdengar, itu akan kita tanya dan diminta dibuktikan,” pungkasnya.