Ada tiga berbanding tiga pertimbangan memberatkan dan meringankan majelis. Untuk memberatkan perbuatannya tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, tidak berterus terang dalam memberi keterangan, berstatus ASN/ Penyelenggara Negara. Sementara meringankan belum pernah dipidana, telah berusia lanjut dan sebagai bupati yang telah berjasa dan mensejahterajan Sidoarjo.
Saat ditanya mengapa KPK menerima vonis rendah untuk Sunarti, Ali menjawab jika itu sudah sesuai dengan pasal yang dituntut oleh penuntut umum. “Kalau ancaman maksimal 5 tahun lalu dituntut 4 tahun itu sama enggak kalau ancaman tuntutan 20 tahun dan di tuntut 19 tahun?” jawab Ali. (Baca: 12 Pejabat KPK Dilantik, Dikhawatirkan Terjadi Loyalitas Ganda)
Jika dilihat melalui pasal yang dikenakan, dua Terdakwa dalam perkara ini sama-sama terbukti melanggar Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta. Sementara pasal yang didakwakan yaitu Pasal 12 huruf b UU Pemberatasan Tipikor yang ancaman hukuman minimal adalah 4 tahun denda Rp200 juta dan maksimal 20 tahun dan denda Rp1 miliar.
Hukuman rendah
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai sepanjang 2019, pengadilan menjatuhkan hukuman rendah terhadap koruptor. Menurut ICW, rata-rata koruptor hanya dipidana selama 2 tahun 7 bulan bulan. Dan jika putusan pengadilan masih menghukum ringan pelaku korupsi, maka dikhawatirkan pemberian efek jera tidak pernah akan terealisasi dengan baik.
Selain hukuman ringan, menurut ICW, terdapat 54 terdakwa korupsi yang divonis bebas dan lepas oleh pengadilan, termasuk mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung yang menjadi terdakwa perkara korupsi SKL BLBI serta Sofyan Basir mantan Dirut PT PLN yang menjadi terdakwa terkait suap proyek PLTU Riau-1.
ICW mengkategorikan hukuman 0 hingga 4 tahun sebagai vonis ringan, lebih dari 4 tahun hingga 10 tahun vonis sedang, dan hukuman lebih dari 10 tahun sebagai vonis berat. Kurnia memaparkan, dari pemantauan yang dilakukan sepanjang 2019 terdapat 1.019 perkara korupsi yang disidangkan di pengadilan dengan 1.125 terdakwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 842 terdakwa korupsi divonis ringan. (Baca: Kasasi KPK dan Pertimbangan Hakim Bebaskan Legal Manager Perusahaan Sawit)
Di tahun sebelumnya, menurut Kurnia hanya sekitar 173 terdakwa yang divonis sedang, sembilan terdakwa divonis berat. Bahkan, kata Kurnia, terdapat 41 terdakwa yang divonis bebas dan 13 terdakwa yang divonis lepas. “Tren vonis pengadilan tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2019 belum menunjukkan keberpihakan sepenuhnya pada sektor pemberantasan korupsi. Hal ini dikarenakan dalam temuan rata-rata vonis terhadap terdakwa korupsi hanya 2 tahun 7 bulan penjara saja," kata Kurnia beberapa waktu lalu.
Rata-rata vonis yang dijatuhkan pengadilan lebih rendah dari rata-rata tuntutan yang disampaikan penuntut umum baik dari Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rata-rata tuntutan Kejaksaan 3 tahun 4 bulan penjara, sementara dari tuntutan Jaksa KPK selama 5 tahun 2 bulan. Secara rinci, Kurnia memaparkan, dari total 911 terdakwa yang dituntut Kejaksaan, sebanyak 604 dituntut ringan, 276 sedang, dan 13 berat. Sementara KPK menuntut 197 terdakwa, dengan 51 terdakwa dituntut ringan, 72 sedang, dan 6 berat.
Sedangkan untuk putusan, kasus yang ditangani Kejaksaan rata-rata divonis 2 tahun 5 bulan penjara. Sedangkan perkara korupsi yang ditangani KPK rata-rata divonis 4 tahun 1 bulan penjara. “Lalu untuk vonis ringan, ketika penuntutnya adalah KPK sebanyak 63 terdakwa dan Kejaksaan sendiri sejumlah 722 terdakwa. Vonis yang dikategorikan berat untuk KPK sendiri sebanyak 2 terdakwa dan Kejaksaan 5 terdakwa,” katanya.