Inpres 7/2019 Terbit, Perizinan dan Insentif Investasi Diurus BKPM
Berita

Inpres 7/2019 Terbit, Perizinan dan Insentif Investasi Diurus BKPM

Sejauh ini sektor investasi dan perizinan masih menghadapi tantangan, di antaranya adalah peningkatan pemerataan investasi ke luar Jawa, investasi yang belum menyentuh sektor-sektor industri strategis, serta masalah perizinan yang kompleks.

Fitri Novia Heriani
Bacaan 2 Menit

 

Menurutnya, ada beberapa contoh kebijakan investasi dari beberapa negara tetangga yang bisa diadopsi di Indonesia untuk menarik investor.

 

Ketua Umum HKI Sanny Iskandar menambahkan jika pengusaha berharap pemerintah membenahi aspek regulasi dan birokrasi, melalui jaminan kepastian hukum, harmonisasi dan sinkronisasi regulasi, serta penyamaan persepsi dan transparansi tentang kebijakan pemerintah.

 

“Kendala-kendala perizinan perlu segera ditangani pemerintah, seperti melalui penyederhanaan regulasi melalui program Omnibus Law,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin bidang Kawasan Ekonomi itu.

 

Sanny menambahkan, pemerintah perlu mempermudah masuknya investor asing dengan embaruan kebijakan ketenagakerjaan, peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana logistik untuk meningkatkan daya saing.

 

“Masalah pertanahan dan tata ruang wilayah, serta gangguan keamanan dan ketertiban juga perlu perhatian serius pemerintah,” pungkasnya.

 

Tags:

Berita Terkait