Sebelumnya, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan berdasarkan hasil Rapat Terbatas Kabinet, telah diputuskan Presiden Joko Widodo bahwa ke depan terkait masalah perizinan dan insentif investasi akan diserahkan ke BKPM.
“Hal ini untuk memberikan kepastian kepada investor. Sistem perizinan investasi diperbaiki, sehingga memberikan kenyamanan kepada investor,” kata Bahlil, Selasa (19/11).
Untuk mewujudkan Indonesia menjadi surga investasi, lanjut Bahlil, pemerintah akan melakukan perbaikan iklim investasi, peningkatan kemudahan berusaha, percepatan realisasi investasi, dan mengatasi hambatan investasi, dan peningkatan peran penanaman modal dalam negeri (PMDN), terutama UMKM dalam perekonomian.
Sehubungan dengan hal itu, fokus kerja BKPM dalam jangka pendek ada empat hal, yaitu meyakinkan investor bahwa Indonesia adalah negara yang baik/layak investasi, menggiring investor untuk segera mendapatkan perizinan, meyakinkan investor bahwa Indonesia aman dan nyaman untuk investasi, serta mengawal investasi perusahaan hingga berproduksi.
“Untuk menjalankan fungsi promosi hingga pengawalan investasi hingga berproduksi butuh kekompakan antara pemerintah pusat dan daerah, dalam hal ini BKPM dan DPMPTSP seluruh Indonesia,” imbuhnya.
Sementara itu pakar ekonomi, Ahmad Erani Yustika sepakat bahwa tantangan untuk meningkatkan kinerja investasi di Indonesia adalah pemerataan investasi ke luar Jawa. Selain itu, investasi belum menyentuh sektor-sektor industri strategis, dan perizinan yang kompleks.
“Oleh karena itu, perlu ada perbaikan perizinan, pemberian insentif pada investor yang berinvestasi di luar Pulau Jawa, serta pengarahan investasi pada sektor-sektor strategis untuk menjadi tugas utama pemerintah saat ini,” jelasnya.