“Platform ini dibuat untuk meruntuhkan tembok penghalang bagi partisipasi politik warga Taiwan,” tegas Chihhao Yu, Technology and Design Lead, Watchout Taiwan dalam diskusi tersebut.
Ketua KPU Arief Budiman, yang juga menjadi pembicara dalam diskusi tersebut, menyebut, adopsi prinsip dan misi Open Government Partnership dalam proses elektoral penting untuk membangun dan mengelola kepercayaan publik. Kepercayaan publik adalah salah satu kunci mewujudkan demokrasi yang partisipatif. Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi KPU dalam mewujudkan pemilu terbuka. Salah satu tantangan tersebut adalah dasar hukum. “KPU hanya bisa berupaya untuk menyusun regulasi dalam peraturan KPU yang legitimasinya tidak sekuat di undang-undang,” ujar Arief.
(Baca juga: Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dalam Pemilu).
Senior Advisor National Election Commission Korea Mi-sun Ock, memaparkan bahwa di Korea basis legal untuk keterbukaan data pemilu telah tercantum di undang-undang. Soal informasi dan data kandidat, misalnya, Undang-undang Pemilu Korea mewajibkan laporan harta kekayaan, catatan pelayanan militer, catatan pajak, hingga catatan kriminal untuk dibuka pada publik. Soal data pemilih, KPU diwajibkan untuk mengumumkan daftar pemilih melalui platform berbasis kertas dan internet.
Komitmen kuat dari pemerintah dalam mewujudkan pemilu terbuka, dasar regulasi yang kuat, serta peran aktif masyarakat sipil untuk berkolaborasi telah membuktikan bahwa inisiatif yang dihasilkan mampu merangsang partisipasi aktif masyarakat yang tidak hanya terbatas pada pengamatan hasil pemilu saja, tetapi juga terlibat dalam setiap tahapan pemilu bahkan hingga kandidat terpilih setelah pemilu.
“Hal paling penting adalah terus mengelola partisipasi masyarakat ini setelah pemilu berlangsung—citizen engagement beyond the election,” ungkap Direktur Eksekutif OGP Support Unit, Sanjay Pradhan, dalam pidato pembukaan sebelumnya (5/11).
(Baca juga: Pentingnya Etika Jabatan Negara-Publik dalam Sistem Terpadu).
Dalam penyelenggaraan Open Government Partnership Asia Pacific Regional Meeting 2018 tersebut, inisiatif baik Indonesia untuk menghadirkan Pemilu yang terbuka dan mendorong demokrasi partisipatif mendapat perhatian komunitas global. Indonesia diharapkan tetap menjadi champion dalam menyebarkan nilai dan praktik keterbukaan pemerintah (open government) dengan landasan kemitraan yang inklusif dan kolaboratif. Partisipasi yang muncul dari kolaborasi dan keterbukaan pemerintah ini diyakini mampu memperkuat kualitas demokrasi ke depan.