Delapan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) sudah ditetapkan oleh panitia seleksi (pansel) telah diberikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Delapan capim KPK tersebut nantinya akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR.
Siapapun capim KPK yang terpilih, terdapat catatan dengan tujuan agar lembaga antikorupsi itu tetap eksis dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal itu diutarakan oleh Anggota Komisi Kejaksaan RI, Barita Lindung Hamonangan Simanjuntak. Menurutnya, ada tiga catatan yang bisa dilakukan pimpinan KPK terpilih untuk mempertahankan eksistensi KPK ke depan.
Pertama, pimpinan KPK tersebut jangan sampai aktif dalam kegiatan di partai politik (parpol). Sebab, jika aktif di kegiatan parpol, saat menjadi komisioner KPK rentan disusupi oleh kepentingan dari parpol tersebut. Ia mengingatkan, parpol seringkali menggunakan berbagai cara untuk menarik perhatian para pimpinan KPK.
“Parpol punya segala cara untuk menarik-narik para pimpinan KPK supaya pro pada kepentingan. Dan itu tidak salah dalam pertarungan politik, itu hal biasa sebab dalam politik itu adalah seni atau memperkuat kekuasaan,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (4/9).
Jika berpolitik secara aktif, lanjut Barita, dampaknya citra KPK secara institusi bisa menurun. Ia juga berharap, agar selama empat tahun menjabat pimpinan KPK terpilih nantinya menahan diri agar tidak tergiur terhadap ambisi politik. “Tapi untuk KPK hati-hati, supaya jangan sampai lembaga ini mengalami penurunan hanya karena digunakan salah satu komisioner melakukan kepentingan politik,” imbuhnya.
Selain aktif berpolitik, lanjut Barita, ke depan KPK juga perlu diawasi oleh instrumen pengawasan. Tujuannya agar tak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh pimpinan KPK yang bisa membawa nama institusi sebagai lembaga penegak hukum. “Sudah saatnya KPK memikirkan hal itu. Yang tidak hanya sebatas seperti komisi etik ad hoc yang sifatnya dibentuk berdasarkan kebutuhan tapi dia permanen melakukan fungsi-fungsi pengawasan itu,” jelasnya.
Berkaitan dengan fungsi KPK di bidang penindakan, Barita mengkritik sejumlah hal terkait law enforcementyang dilakukan KPK. Kritiknya ditujukan karena beberapa waktu lalu sejumlah proses penetapan tersangka oleh KPK digugat dalam upaya praperadilan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya profesionalitas yang dimiliki KPK khususnya bagi para pimpinan KPK.