“LDD membantu mengidentifikasi masalah hukum potensial yang dapat mempengaruhi nilai transaksi, seperti perizinan yang tidak lengkap, kontrak yang merugikan atau litigasi yang belum diselesaikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wieke menjelaskan tahapan-tahapan LDD. Tahapan tersebut mulai dari persiapan dan perencanaan, pengumpulan dan analisis dokumen, wawancara dan investigasi lapangan, dan penyusunan laporan LDD.
Partner AKHH Law Firm, Erline Herrman menambahkan laporan keuangan merupakan salah satu objek yang dilakukan pemeriksaan dalam LDD. Menurutnya, laporan keuangan merupakan sumber informasi tambahan dan dokumen pendukung dalam LDD yang perlu ditelaah bersama dengan informasi dan dokumen lain.
Partner AKHH Law Firm, Erline Herrman. Foto: RES
Dia pun membedah aspek-aspek yang diperhatikan saat melakukan uji tuntas hukum melalui laporan keuangan perusahan. Dari laporan keuangan tersebut, dapat diketahui riwayat dan profil bisnis perusahaan, utang-piutang, aset, permodalan, permasalahan hukum, hingga perjanjian-perjanjian.
Pandu Gunawan saat menjelaskan mengenai praktik LDD dalam kepentingan transaksi korporasi. Foto: RES
Dalam workshop tersebut juga terdapat Counsel AKHH Law Firm, Pandu Gunawan. Dia menjelaskan mengenai praktik LDD dalam kepentingan transaksi korporasi, strategi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi proses uji tuntas, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko hukum dan meningkatkan nilai transaksi.