“Harapannya BKS semakin meningkatkan koordinasi, kerja sama, dan kolaborasi dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum dan Tri Dharma perguruan tinggi. Serta berkontribusi mengembangkan sistem hukum nasional yang baik, sejahtera dan adil untuk bangsa dan negara Indonesia,” ujar Edmon kepada Hukumonline, Sabtu (2/4/2022).
Dia merujuk pada visi dan misi BKS Dekan FH PTN se-Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan persamaan Persepsi, Visi dan Misi dalam pengelolaan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan segala tujuan tersebut, sejumlah program kegiatan yang telah dicanangkan.
Kegiatan yang hendak dilaksanakan tersebut meliputi peningkatan kerja sama BKS sebagai wadah komunikasi pimpinan dan civitas akademika di seluruh FH PTN se-lndonesia. Lalu mengembangkan kurikulum ilmu hukum yang terintegrasi dengan terdiri oleh Program Vokasi Sarjana, Profesi, Magister dan Doktor.
Disamping itu, diadakan pengembangan sistem hukum nasional yang berwawasan Indonesia; mempersiapkan civitas akademika FH PTN Indonesia agar memiliki kemampuan akademik yang profesional, bermoral dan berdaya saing global; serta menghadirkan kerja sama pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi Pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri.
“Saya juga berharap semua Dekan FH PTN dapat bersama membangun sinergi dan mengoptimalkan segenap sumber daya yang dimiliki dalam mengembangkan sistem hukum nasional yang ideal berwawasan Indonesia. Meningkatkan fungsi dan peran para akademisi hukum bersama berkolaborasi menyelenggarakan sistem kodifikasi dan informasi hukum nasional serta joint-research dan publication, sehingga akan membangun keunggulan sistem hukum Indonesia yang merupakan mixed-legal system,” terangnya.
Edmon memandang jika semua kegiatan terlaksana, tak mustahil di masa mendatang Indonesia dapat menjadi “HUB” atas perkembangan sistem hukum internasional yang tentunya tetap tidak terlepas dari nilai-nilai luhur kebangsaan dan kearifan lokal. “Sehingga amanat para founding-fathers dalam Pembukaan UUD 1945 dapat dijalankan secara konsisten dan diteruskan perjuangannya menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, adil dan Makmur.”
Untuk diketahui, dalam pemilihan Ketua BKS Dekan FH PTN se-Indonesia (Periode 2022-2024) kemarin terdapat 2 calon. Selain Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dr. Edmon Makarim yang diusung Mada Apriandi dari Universitas Sriwijaya, juga terdapat Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Prof Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani yang dicalonkan Prof Muhammad Fauzan dari Universitas Soedirman.
Pemilihan dilakukan voting dengan kertas suara berjumlah 45 yang telah diparaf oleh Ketua (Demisioner) BKS Dekan FH PTN se-Indonesia dengan disaksikan Dekan FH Universitas Sumatera Utara. Dari hasil yang diperoleh Edmon memenangkan pemilihan dengan total 27 suara. Sedangkan Prof Gusti Ayu sebesar 18 suara. Usai pemilihan ketua yang baru, turut dipilih Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Iman Prihandono sebagai Sekretaris Umum, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Dahliana Hasan sebagai Bendahara.