Dia menyebutkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) selama ini sudah mencoba melakukan mediasi berbagai pihak yang berpolemik, namun masalah tersebut belum juga terselesaikan hingga kini. Jika persoalan ini terus berlarut-larut dan tak kunjung terselesaikan, Yasonna mengatakan dirinya membuka peluang untuk menggagas perubahan aturan mengenai organisasi tunggal notaris, saat dirinya duduk di kursi parlemen akhir tahun nanti.
Dengan demikian, kata Yasonna, organisasi notaris di Indonesia tak lagi tunggal dan hal itu bisa membuat para organisasi berkompetisi untuk mempertahankan dan membuat para anggotanya nyaman. Hal semacam ini, sambung dia, pernah terjadi pada aturan organisasi kedokteran yang kini sudah dibuka sehingga organisasi profesi tersebut tak lagi bersifat tunggal di Indonesia.
"Jadi bisa ada perbandingan, kalau tidak nyaman di satu organisasi ini bisa ke yang lain, sehingga yang ditinggalkan juga bisa introspeksi dan berupaya menjadi organisasi yang lebih baik lagi," tuturnya.
Maka dari itu, dia menekankan agar para pejabat Kemenkumham maupun Majelis Pengawas Notaris tidak menghadiri kegiatan maupun melakukan kerja sama dengan organisasi notaris selama para pengurusnya belum bersatu dengan baik.