5 modus
Sekjen OPSI, Timboel Siregar, menyambut baik usulan Menaker yang mengimbau pengusaha untuk membayar THR kepada buruhnya maksimal H-14. THR adalah hak pekerja untuk mempertahankan daya beli pada hari raya keagamaan. Faktanya, pengeluaran pekerja lebih banyak ketika merayakan hari raya keagamaan. Salah satu penyebabnya yakni harga barang kebutuhan pokok yang cenderung naik menjelang lebaran.
Pengusaha harusnya tidak kesulitan untuk membayar THR karena ini menjadi kebiasaan dan semestinya sudah dianggarkan. Sayangnya, masih ada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban membayar THR, baik itu terlambat atau tidak membayar. Timboel mencatat sedikitnya 5 modus pelanggaran pembayaran THR oleh pengusaha.
Pertama, THR tidak dibayar. Kedua, THR dibayar sebagian dan besarannya tidak berdasarkan upah yang biasa diterima pekerja. Ketiga, THR diberikan sebagian dan sisanya dalam bentuk barang. Keempat, THR diberikan setelah hari raya. Kelima, pekerja diputus hubungan kerjanya satu bulan sebelum pembayaran THR. “Kasus ini sering terjadi dan pemerintah belum mampu mencari solusi dalam bentuk pencegahan,” kata Timboel di Jakarta, Jumat (17/5/2019).
Timboel menilai penegakan hukum ketenagakerjaan sangat lemah, khususnya dalam hal pembayaran THR. Akibatnya, persoalan pembayaran THR menjadi perselisihan hubungan industrial. Oleh karena itu penting bagi petugas pengawas ketenagakerjaan untuk aktif dan masif melakukan pencegahan. Upaya ini bisa dilakukan petugas pengawas dengan cara menyambangi setiap perusahaan yang punya catatan buruk dalam hal pembayaran THR.
Selaras dengan itu, Timboel mengusulkan kepada Menaker agar imbauan untuk membayar THR H-14 dituangkan dalam regulasi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yakni memasukan ketentuan itu dalam Permenaker No.6 Tahun 2016 tentang THR Bagi Buruh di Perusahaan. Menurut Timboel pembayaran THR H-14 sangat tepat karena pekerja bisa membeli barang kebutuhan pokok dalam kondisi harga belum naik signifikan.
Pembayaran THR H-14 memberi waktu bagi pengawas untuk melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar aturan THR. Diharapkan, proses penegakan hukum itu bisa mendorong pengusaha untuk segera membayar THR sebelum hari H. “Kalau ketentuan saat ini pembayaran H-7, maka ketika H-7 tidak dibayar maka pekerja melapor H-6, sementara H-6 sudah cuti bersama dan pegawai pengawas sudah libur.”
Selain merevisi waktu pembayaran THR dari H-7 menjadi H-14, Timboel mengusulkan agar pengawas ketenagakerjaan aktif melakukan pengawasan pembayaran THR 1 bulan sebelum H-14. “Petugas pengawas ketenagakerjaan harus aktif menyambangi perusahaan yang bermasalah dalam pembayaran THR,” katanya.