Terkai hal ini, BKS FH-PTN memberikan panduan untuk tidak perlu mengubah struktur kurikulum. Namun, melakukan restrukturisasi jumlah SKS pada mata kuliah yang mengandung penelitian dan penunjang tesis. Kedua, tentang akreditasi Prodi yang dilakukan melalui Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Pendidikan Tinggi Hukum, akan dibentuk Pokja khusus merumuskan langkah-langkah yang akan diambil oleh BKS FH-PTN.
Ketiga, penggunaan artificial intelligence (AI) di pendidikan tinggi hukum. BKS FH-PTN menyadari bahwa AI dapat membantu dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran. Misalnya, menemukan sumber hukum yang relevan, membantu penelitian dan penulisan. Namun di sisi lain, penggunaan AI juga memiliki dampak negatif, mendistorsi capaian pembelajaran, keterampilan, dan soft skill yang diinginkan.
“Oleh karena itu, BKS FH PTN sepakat akan membuat panduan etika penggunaan AI oleh Dosen dan Mahasiswa hukum.”
Keempat, peningkatan dan pemerataan kemampuan dosen dalam implementasi metode pembelajaran case based, problem based, dan project based dalam pendidikan tinggi hukum. BKS Dekan FH PTN akan mengkoordinasikan pelatihan untuk dosen-dosen FH se-Indonesia.