Belum lama ini dibentuk Komite Perencanaan Pemeriksaan dan Komite Pengendalian Mutu Pemeriksaan. Ini merupakan langkah awal yang baik menuju sistem pemeriksaan yang akuntabel dan kredibel.
"Ditjen Pajak harus konsisten dan terus berkomitmen untuk menuntaskan agenda-agenda reformasi ini, khususnya untuk mengurangi penyimpangan dan pelaksanaan pemeriksaan yang belum sesuai standar," katanya.
Yustinus berpendapat kuantitas dan kualitas pemeriksa pajak perlu ditingkatkan. Kompetensi teknis dan kecakapan etis merupakan dua prasyarat penting yang harus dimiliki pemeriksa pajak. Untuk itu diperlukan rekrutmen pemeriksa pajak untuk memenuhi kebutuhan jumlah pemeriksa pajak yang ideal, dan program pendidikan/pelatihan yang terpadu dan kontinu agar kualitas pemeriksa pajak meningkat dan lebih handal.
Di samping itu, untuk menjamin kualitas pemeriksaan yang baik, perlu dirumuskan skema reward and penalty yang baik agar mendorong perbaikan yang berkesinambungan. "Perlu perbaikan regulasi dan prosedur pemeriksaan yang lebih menjamin kepastian hukum. Regulasi yang baik seharusnya tidak menciptakan multitafsir yang merugikan wajib pajak dan berdampak pada hilangnya trust. Untuk itu diperlukan perbaikan regulasi, standarisasi pemahaman melalui penyusunan pedoman yang jelas, sosialisasi yang baik, dan pengembangan standard operating procedures (SOP) yang baik," pungkasnya.