Dengan adanya iuran tersebut dan dana yang dialokasikan dari APBN, maka penyelenggaraan Jamkes Universal dapat terlaksana dengan baik. Oleh karenanya Sugeng berpendapat tidak ada alasan jika pemerintah menyebut negara tidak punya uang untuk membiayai Jamkes Universal lewat BPJS Kesehatan.
Untuk memperkuat pendapatnya bahwa Indonesia mampu menjalankan sistem itu, Sugeng mengutip studi Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang menyebut negara miskin pun mampu meningkatkan anggaran kesehatan. Sementara, posisi Indonesia di komunitas internasional tidak termasuk negara miskin, namun alokasi anggaran untuk kesehatan lebih kecil ketimbang beberapa negara tergolong miskin itu.
Misalnya, Rwanda, Liberia dan Tanzania. Beberapa negara di Afrika itu mengalokasikan anggaran untuk kesehatan rakyatnya sebesar 15 persen, sedangkan Indonesia mengalokasikan di bawah kisaran angka tersebut. Dari data yang diperoleh Seknas Forum Indonesia untuk Trasparansi Anggaran (Fitra), periode 2005 – 2012 alokasi anggaran kesehatan dari belanja pemerintah rata-rata 2,2 persen.
“Problemkita (untuk menyelenggarakan Jamkes Universal,-red) bukan ada atau tidaknya dana, tapi soal kemauan pemerintah,” kata Sugeng dalam diskusi di Jakarta, Rabu (24/10).
Studi WHO itu, Sugeng melanjutkan, tak jauh beda dengan studi Bank Dunia. Dibandingkan negara lainnya di wilayah Asia Tenggara, pemerintah Indonesia dinilai “pelit” dalam mengalokasikan anggaran untuk kesehatan. Contohnya di tahun 2006, pendapatan per kapita Indonesia AS 1.420 Dollar dan anggaran untuk kesehatan dari total belanja pemerintah hanya 5,3 persen. Namun, Vietnam, dengan pendapatan per kapita hanya AS$ 700, presentase belanja kesehatan terhadap total belanja pemerintah mencapai 6,8 persen.
Jika pemerintah enggan mengalokasikan dana APBN untuk Jamkes Universal, menurut Sugeng Indonesia memiliki sumber dana lainnya yang dapat dimanfaatkan. Seperti, mengalihkan sebagian dana subsidi BBM untuk penyelenggaraan Jamkes Universal. Sugeng mengingatkan, subsidi BBM yang dialokasikan pemerintah di tahun 2012 sebesar Rp123 triliun.
Menurutnya, setengah dari jumlah dana subsidi itu sudah lebih dari cukup untuk untuk menyelenggarakan Jamkes Universal bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan itu, pemerintah harus memberlakukan subsidi BBM terbatas hanya untuk sektor tertentu yang sangat membutuhkan seperti transportasi umum, nelayan tradisional dan lainnya.