Mengutip Bisnis.com, middle income trap adalah kegagalan suatu negara untuk naik kelas dari pendapatan menengah-bawah (lower-middle income) ke menengah-atas (upper-middle income). Kondisi ini banyak terjadi pada negara yang tak mampu berpindah dari berpendapatan menengah ke pendapatan tinggi. Sebab, mereka tak mampu lagi bersaing dengan negara berpenghasilan lebih rendah yang bergantung pada sumber daya alam dan murahnya tenaga kerja. Namun tak juga mampu bersaing dengan negara maju yang mengandalkan kualitas manusia dan teknologi.
Managing Partner Tax RSM Indonesia, Ichwan Sukardi mengatakan klaster kemudahan berusaha bidang perpajakan dalam UU Cipta Kerja untuk meningkatkan pendanaan investasi, mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak (WP), meningkatkan kepastian hukum, menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri.
Dia mencontohkan meningkatkan pendanaan investasi berupa penurunan tarif PPh Badan termasuk Wajib Pajak Go Public; Penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri; PPh atas dividen dari luar negeri tidak dikenakan sepanjang diinvestasikan di Indonesia; penyesuaian tarif PPh 26 atas penghasilan bunga; perubahan ketentuan non-objek PPh; Inbreng tidak terutang PPN.
Mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak diantaranya relaksasi pengkreditan pajak masuk bagi pengusaha kena pajak; pengaturan sanksi administrasi pajak dan imbalan bunga. Terkait meningkatkan kepastian hukum, diantaranya adanya penentuan subjek pajak orang pribadi; penambahan non objek PPh; SKP (surat ketetapan pajak) tidak diterbitkan ketika ada putusan pengadilan atas tindak pidana; penerbitan STP (surat tagihan pajak) daluwarsa 5 tahun; penerbitan STP atas imbalan bunga yang seharusnya tidak diterima WP.
“Kemudian, menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri yakni pencantuman NIK Pembeli jika tidak memiliki NPWP dalam faktur pajak.”
Staf pengajar FH UI, Heru Susetyo mengatakan dalam perspektif HAM, tentu UU Cipta Kerja menyangkut HAM pekerja, pengusaha, kalangan profesional, dan HAM masyarakat. “Pada prinsipnya HAM dalam UU cipta Kejra meliputi partisipasi, akuntabilitas, nondiskriminasi dan kesetaraan, pemberdayaan, legalitas hak,” kata dia.
Dia menerangkan partisipasi adalah setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hak asasi mereka. Akuntabilitas ialah membutuhkan pemantauan yang efektif atas standar HAM serta pemulihan yang efektif untuk pelanggaran HAM.
Sedangkan nondiskriminasi dan kesetaraan segala bentuk diskriminasi dalam perwujudan hak harus dilarang, dicegah, dan dihapuskan. Pemberdayaan, individu dan komunitas harus mengetahui hak-hak mereka. Artinya, setiap orang termasuk orang lanjut usia harus memahami apa hak-hak mereka dan bagaimana mereka mengklaim hak-haknya. “Legalitas hak, hak yang dijamin oleh hukum terkait HAM nasional dan internasional.”